Transformasi Belanja Jatim Bejo, Transaksi Awal 2022 Tembus Rp4,2 Miliar

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemprov Jatim telah mengembangkan program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) untuk membangun trust dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa  (PBJ).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tujuan Jatim Bejo adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring. Toko tersebut merupakan salah satu bagian dari E-marketplace yang dinilai sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19

Advertisement

"Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (17/2/2022) malam.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses Pengadaan Barang/Jasa.

"Terutama pengadaan langsung yang bersifat non transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace," sambung Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kab/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui Jatim Bejo.

Program Jatim Bejo ini, masih kata Khofifah, tidak sekadar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

"Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa," kata Khofifah.

Khofifah membeberkan, Jatim Bejo juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta  kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah,

Tidak hanya itu, masih kata Khofifah, Jatim Bejo juga memberikan  peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program Jatim Bejo. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

"Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp 180 Juta, menjadi Rp 47,2 miliar pada 2021, dan 2022 sampai dengan untuk bulan Februari saja telah mencapai Rp 4,2 miliar," ungkap Khofifah.

Capaian ini berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia.

"Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring," sambung Khofifah.

Bukti ini keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan banyak stakeholder baik internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak eksternal menuju optimis Jatim Bangkit melalui digitalisasi pengadaan barang/jasa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.