Catat Investasi Tertinggi Ketiga di Indonesia di 2021, Ada Berapa Warga Miskin di Halteng?

TIMESINDONESIA, HALTENG – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) berada pada peringkat ketiga realisasi capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2021.

Halteng berhasil meraih peringkat ketiga secara nasional setelah Bekasi dan Surabaya. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di luar pulau Jawa, kabupaten di bawah pimpinan Bupati Edi Langkara itu berada pada peringkat pertama. 

Edi Langkara diundang untuk menerima penghargaan tersebut secara langsung yang diserahkan oleh Menteri Investasi/BKPM RI Bahlil Lahadalia, di Gedung Suhartoyo, Kementrian Investasi/BKPM jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2022). 

Data Kementerian Investasi/BKPM RI realisasi investasi di tahun 2019 idi Jawa 434,6 triliun (53,7 persen), dan luar Jawa Rp. 375,0 triliun (46,3 persen). 

Tahun 2020, Luar Jawa Rp417,5 triliun (50,5 persen), Jawa Rp408,8 triliun (49,5 persen). Dan tahun 2021, Luar Pulau Jawa Rp468,2 triliun (52,0 persen), Jawa Rp432,8 triliun (48,0 persen). 

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Halteng menyumbangkan nilai investasi mencapai Rp28,21 Trilyun dengan 51 proyek

Lalu Bagaimana Dengan Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Tersebut?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku Utara 86,37 ribu (6,78 persen) di 2020 dan di Maret 2021 naik menjadi 87,16 (6,89 persen).

Sementara untuk Kabupaten Halteng pada tahun 2020 sebesar 7,70 ribu (13,56 persen), dan di Maret 2021 sebanyak 7,65 ribu (13,52 persen).

Di sisi lain ada Halbar ada 10,56 ribu di tahun 2020, dan naik di 2021 menjadi 10,59 ribu. Kepulauan Sula 8,81 ribu tahun 2020, turun menjadi 8,36 ribu di 2021. Halsel 12,41 ribu di 2020, menurun jadi 12,24 ribu di 2021. Halut 8,75 ribu di 2020, naik menjadi 10,15 ribu di 2021.

Lalu Haltim 14,97 ribu di 2020, turun jadi 14,58 di 2021. Morotai 4,43 ribu di 2020, naik jadi 4,45 ribu di 2021. Pulau Taliabu 3,89 ribu di 2020, naik jadi 4,05 ribu di 2021. Ternate 8,18 ribu di 2020, naik jadi 8,45 ribu di 2021. Tidore 6,66 ribu di 2020, turun jadi 6,64 ribu di 2021.

BPK Mulai Audit Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Malut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada Selasa (22/2/2022), bertempat di Aula Melati eks Kediaman Gubernur, Ternate, BPK menggelar pemeriksaan pendahuluan kinerja penaggulangan kemiskinan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81,18 ribu orang (6,38 persen), menurun sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 87,16 ribu orang (6,89 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen atau menurun 0,30 poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 5,13 persen.  Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2021 turun 0,59 poin menjadi 7,00 persen dibandingkan keadaan Maret 2021 sebesar 7,59 persen..

"Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp.505.432,- atau naik sekitar enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah (3,28 persen) dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar Rp.489.375," tulis BPS dikutip TIMES indonesia

Pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 0,970 pada Maret 2021 menjadi 0,943 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,207 pada Maret 2021 menjadi 0,200 pada September 2021.

Ada dua kabupaten yang menjadi sorotan yakni Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng). Kedua daerah itu terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah khusus di sektor pertambangan. 

Halteng sendiri menyumbangkan nilai investasi terbesar ketiga secara nasional pada tahun 2021, nilainya mencapai Rp28,21 triliun dengan 51 proyek.

Sementara untuk Kabupaten Haltim, ada perusahaan pelat merah PT. Aneka Tambang (Antam), yang akan mengoperasikan Fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) feronikel (FeNi) berkapasitas 13.500 ton. 

Selain itu, CATL (perusahaan baterai asal China) akan masuk di sana dengan investasi USD5,2 miliar, dengan LG, nilai investasinya sebesar Rp 142 triliun. Sebagian juga di Batang, Jawa Tengah.

"Jumlah penduduk miskin di Halteng dan Haltim juga yang tadi termasuk dalam bahasan jadi kita secara data itu sebenarnya sudah ada di dinas sosial dan itu sudah by name by adress," ungkap Samsuddin. 

Sementara, Bupati Halteng Edi Langkara ketika dimintai keterangan terkait jumlah penduduk miskin di wilayahnya belum juga merespon hingga berita ini tayang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement