Urus SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan, Driver Ojol: Mau Tertib Malah Dipersulit

TIMESINDONESIA, MALANG – Sejumlah driver ojek online (ojol) di Kota Malang, Jawa Timur menolak wacana keharusan memiliki BPJS Kesehatan saat mengurus SIM atau STNK. Menurut mereka kebijakan memiliki BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM dan STNK tak ada korelasinya.

Sebagai informai, kabar kewajiban harus memiliki BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM atau STNK tersebut telah tertuang salam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Advertisement

Para driver menilai, sejauh ini warga negara cukup tertib untuk perpanjangan SIM atau STNK, dan seharusnya hal tersebut tidak lagi dipersulit.

"Apa korelasi BPJS Kesehatan dengan ngurus SIM? Kan ini orang mau tertib bayar pajak, kenapa harus dipersulit. Kan gak masuk akal," ungkap Galang (31), seorang driver ojol yang ditemui TIMES Indonesia di kawasan Stasiun Malang, Senin (28/2/2022).

Galang mengatakan, kebijakan tersebut tak bisa merata jika diterapkan. Sebab, sejauh yang ia ketahui, tak semua driver ojol memiliki BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS Kesehatan kolektif satu keluarga ya. Di kondisi saat ini berat. Kan juga gak semua punya BPJS Kesehatan," katanya.

Galang memawakili teman-teman seprofesi berharap agar pemerintah tak membuat kebijakan yang aneh-aneh, apalagi menyusahkan rakyatnya.

"Kami ini orang susah tambah susah. Kalo demi kan gak mungkin, kita ini siapa. Paling ya gak kita bayar aja," ucapnya.

Ia menceritakan, selama pandemi Covid-19 ini kondisi lapangan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, dengan banyaknya pembatasan jam, membuat pendapatan Galang dan teman-teman ojolnya menurun drastis.

"Kondisi lapangan ini naik turun. Semua-semua dibatasi, jam malam dibatasi. Ya orderan menurun 70 persen. Sekarang berat," ujarnya.

Terpisah, Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Yoppy Anggi Krisna menyebutkan bahwa kebijakan syarat menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk pengurusan SIM dan STNK di Kota Malang, belum berlaku.

"Masalah BPJS Kesehatan kami masih menunggu petunjuk arah dari Korlantas. Pasti kami dukung program pemerintah," tandasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.