Buntut Pernyataan Jual Beli Jabatan, Bupati Salwa Arifin Laporkan Ketua DPRD Bondowoso

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Akibat pernyataan tentang marak jual beli jabatan di eksekutif, Ketua DPRD Bondowoso dipolisikan oleh Bupati Salwa Arifin. Berkas dugaan sudah diserahkan oleh kuasa hukum bupati, Sabtu (12/3/2022) kemarin.

Pernyataan Ketua DPRD berlangsung saat agenda 'Pemahaman Politik Demokrasi' Kecamatan Wringin. Berikut pernyataan lengkapnya.

Advertisement

"Katanya Bondowoso tanpa korupsi, Bondowoso tanpa Pungli, Bondowoso tanpa jual beli jabatan. Tapi faktanya apa yang terjadi. Kata siapa tidak korupsi. Kata siapa tidak pungli. Kata siapa tidak jual beli jabatan. Lengkap sudah!"

"Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati dan Wakil Bupati itu suami istri. Kalau istri saja (Wabup, red) ngomong bahwa Bondowoso ini marak jual beli jabatan, kan berarti betul."

"Orang yang mengatakan tanpa korupsi, tanpa pungli, tanpa jual beli jabatan, justru mengatakan, Bondowoso ini marak jual beli jabatan."

"Saya punya rekamannya. Rekaman transaksinya saya punya. Bahkan orang yang bayar pun cerita kepada saya."

"Kepala dinas yang ada saat ini, pernah saya tanyakan. Pak sampean dulu bayarnya transfer apa kontak. Jawabnya, beh kontan Pak Ketua (sambil tangannya menunjukkan isyarat uang yang banyak)."

"Bahkan saya tahu, siapa yang mentransfer ke rekeningnya. Bahkan orang yang dimintai uang pun, yang dipanggil lewat pintu depan, lewat pintu belakang, saya tahu. Saya tahu siapa yang dipanggil. Cerita ke saya. Saya tahu siapa yang tidak jadi kadis karena tidak mampu bayar."

Sebenarnya bupati melalui pengurus DPC PPP Bondowoso sebagai pengusung Bupati Salwa Arifin memberi waktu Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir untuk meminta maaf secara terbuka dan mencabut pernyataan soal marak jual beli jabatan. Tetapi Ahmad Dhafir enggan memenuhi tuntutan itu, hingga akhirnya ia dipolisikan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.