Anggota DPR RI Sukamto Sebut Angka Stunting Nasional Masih 24 Persen, DIY Capai 17 Persen

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Anggota DPR RI Sukamto menyebutkan, secara nasional angka stunting ternyata masih cukup tinggi. Tercatat, setidaknya masih ada sekitar 24 persen anak yang mengalami kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi dalam seribu hari pertama kehidupan anak. Sedangkan, di tingkat wilayah DIY sendiri angka stunting masih diangka 17 persen.

“Kami terus mendorong kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menekan angka stunting melalui berbagai program,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Sukamto kepada TIMES Indonesia usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Provinsi DIY di Kalurahan Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

Advertisement

Sukamto menerangkan, stunting memang tidak dapat dihilangkan. Namun, pemerintah dapat menekan angka stunting. Caranya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang gizi terutama bagi wanita hamil. Para ibu juga memperhatikan makanan terhadap bayinya. Selain itu, pemerintah mencegah pernikahan usia dini kurang dari 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi lak-laki.

“Pemerintah harus ekstra cepat dalam menurunkan stunting menjadi 14 persen sesuai dengan standar bandan WHO,” jelas anggota DPR RI dari Dapil DIY ini.

Politisi PKB ini menegaskan, stunting memang bukan penyakit. Namun, kondisi anak stunting dapat menghambat dan membayakan generasi penerus bangsa Indonesia di masa akan datang. Karena itu, pemerintah yang telah mencanangkan Indonesia Emas pada tahun 2045 perlu mendapat dukungan dari masyarakat dan para steak holder.

“Program Bangga Kencana yang dicetuskan pemerintah sudah sangat baik karena sudah mengatur kelahiran dan mengatasi jangan sampai ada stunting,” terang Sukamto.

Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono menerangkan, ciri stunting adalah tubuh pendek tetapi pendek belum tentu stunting. “Stunting bukan penyakit tapi kondisi pertumbuhan kurang gizi kronis yang mempengaruhi kondisi bayi,” kata Ari.

Untuk mencegah stunting, Presiden RI Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pencegahan tim Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021.

“WHO menyatakan suatu negara jika tingkat stunting di atas 20 persen maka ada masalah kesehatan penduduk. Kemudian Bapak Presiden menetapkan pada 2024 stunting harus turun menjadi 14 persen. Masih kurang 10 persen, itu sungguh tidak mudah,” jelas Ari.

Menurut Ari, kondisi stunting akan berpengaruh terhdap kecerdasan seseorang menjadi kurang optimal. Begitu pula dengan motoriknya.

“Ketika tidak disiapkan maka bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Kita sudah bersaing secara global. Saya mengajak untuk betul-betul memperhatikan stunting. Dulu, stunting sudah turun tapi masih di atas standar WHO,” ungkap Ari.

Selain anggota DPR RI Sukamto, hadir pula sebagai nara sumber acara bertema Karena Anak adalah Pembawa Harapan Cegah stunting Sejak Dalam Kandungan yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendjduk dan KB (DP3AP2KB) Pemkab Sleman, Suci Iriani Sinuraya; Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin; dan Inspektur Wilayah II BKKBN, Sunarto. Acara tersebut dihadiri kalangan ibu-ibu dan remaja, dan orang tua. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.