PT DLU Minta ASDP Kaji Ulang Penerapan Tiket Online Ferizy 

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono angkat suara terkait kebijakan penggunaan aplikasi Ferizy atau aplikasi tiket online pada pengguna jasa angkutan pelayaran. 

Keberadaan teknologi tersebut justru dinilai menimbulkan berbagai keluhan pada masyarakat. Mulai dari kesulitan akses hingga potensi kemunculan calo tiket baru. Salah satu contoh saat penumpukan antrean penumpang arus mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Gilimanuk Bali. 

Advertisement

Hal ini setelah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan tidak ada lagi penjualan tiket on the spot di pelabuhan. 

Perusahaan BUMN tersebut mencoba mengadaptasi sistem ticketing bandara dan stasiun kereta api serta menerapkan pengisian data diri penumpang saat memesan tiket dengan mengunduh melalui smartphone. 

Sementara kebanyakan pengguna angkutan kapal masih gagap teknologi. PT DLU selaku operator kapal merasa khawatir akan dampak jangka panjang pada penggunaan aplikasi ini. 

"Kami sebagai operator justru tidak mendapat manfaat apa-apa," kata Erwin di Kantor PT DLU, Jalan Kanginan, Surabaya, Kamis (19/5/2022).

Padahal sebenarnya kehadiran Ferizy dengan teknologi lebih maju diharapkan dapat mempermudah layanan. Namun ternyata masih ada penumpukan penumpang di pelabuhan. 

"Harusnya kecepatan pembelian tiket lebih baik, harga harus lebih kompetitif, lebih murah. Orang tidak perlu berdesakan menunggu lama," imbuh dia. 

Ferizy, kata Erwin, juga berpotensi melahirkan calo-calo baru di lapangan. Terutama bagi penumpang yang kesulitan mengakses aplikasi. Sementara salah satu semangat pelayanan industri penyeberangan adalah memberikan kepastian harga sesuai peraturan menteri perhubungan. 

Kehadiran calo baru pada akses aplikasi berpotensi menimbulkan biaya lebih tinggi di masyarakat, sehingga tujuan penetapan tarif tidak tercapai. 

"Ini kan perlu dievaluasi supaya tidak ada lagi aplikasi seperti itu. Karena melanggar tujuan diadakannya aplikasi," kata Erwin. 

Padahal ada sejumlah metode untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan.

Salah satunya, kata Erwin, disampaikan oleh Bambang Haryo Soekartono selaku Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Yaitu menggunakan teknologi sederhana seperti penggunaan jalan tol. 

"Orang tinggal ngisi di kartu E-money, dia masuk, beli tiket di pelabuhan sesuai dengan golongan dia mungkin bisa lebih dipercepat dan tidak ada beban biaya tambahan. Karena semua orang menuju titik yang sudah resmi untuk pembelian tiket," ujarnya. 

Erwin meminta PT ASDP lebih fokus pada tupoksi selaku pengelola pelabuhan untuk mempermudah pengguna jasa angkutan pelayaran. Karena pengelola tiket sudah mencakup empat komponen. Terdiri dari perusahaan pelayaran, jasa pelabuhan, Asuransi Jasa Raharja Putera dan Asuransi Jasa Raharja. 

"Maksud kami, PT ASDP lebih fokus bagaimana mengelola pelabuhan itu karena dia sudah mendapat manfaat dari jasa pelabuhan itu," ungkapnya. 

Erwin berharap PT ASDP dan stake holder kembali pada tupoksi demi kemajuan industri penyeberangan. Karena, yang terjadi saat ini, PT ASDP selain fasilitator juga sebagai operator. 

"Ini yang kita khawatirkan akan menimbulkan nilai-nilai subjektivitas karena dia juga pemain dia juga yang mengelola pelabuhan," katanya. 

Erwin juga meminta kepada Menteri BUMN agar mengarahkan perusahaan -perusahaan milik BUMN bekerja lebih profesional. Agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa penyeberangan dengan baik. 

Selama ini, lanjut dia, PT DLU sebagai operator kapal hanya sekedar mengetahui keberadaan aplikasi Ferizy. Karena yang bertanggung jawab terhadap proses jual beli tiket adalah PT ASDP. Sementara pengguna adalah masyarakat luas. 

Namun pemberlakuan tiket online tersebut justru menimbulkan kekacauan di lapangan. Seperti potensi antrean, kesulitan mencari tiket serta beban biaya. 

"Kami melihat penumpang semakin tidak nyaman," katanya. 

Puncak kekacauan terjadi pada saat arus mudik beberapa waktu lalu di Pelabuhan Merak-Bakahuni dan Pelabuhan Ketapang-Gili Manuk. Terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang. 

"Berarti ada kegagalan sistem. Ini yang harus kita evaluasi. Karena kami ini juga bagian dari industri penyeberangan," ungkap Erwin.

Apabila masyarakat sudah tidak nyaman, PT Dharma Lautan Utama (DLU) khawatir mereka akan memilih moda transportasi lain. Padahal industri penyeberangan seharusnya mampu bersaing dengan industri angkutan lainnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.