Praktik Subsidi Energi, Bukti Presiden RI Jokowi Bukan Neolib

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti kebijakan publik Insititute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-ILP) Riko Novintoro menyebut jika esensi dari praktik subsidi harus dibaca dalam bingkai amanat konstitusi. Karena itu jika ada upaya menghapus subsidi, hal tersebut jelas pelanggaran konstitusi. 

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu bermakna negara harus melindungi rakyat," kata peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/08/2022).

Advertisement

Menurutnya, frasa melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi ruh dalam praktik kebijakan subsidi yang dilaksanakan pemerintah. Diantaranya subsidi energi yang terus dilakukan pemerintah sebagaiman disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka.

Presiden Jokowi menyatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kini sudah terlalu besar dan menembus angka Rp 502 triliun. Subsidi BBM itu telah membengkak dari sebelumnya di Rp 170 triliun.

"Pernyataan Jokowi terus jaga subsidi energi adalah bukti kebijakan yang sejalan dengan konsitusi," tegas Riko. 

Ditekankan Riko, praktik kebijakan subsidi merupakan potret kebijakan anti-neolib yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak. Karena ideologi neolib dalam praktiknya sangat menolak praktik subsidi yang dinilai tidak pro pasar. 

Namun demikian, praktik kebijakan subsidi yang dilaksanakan pemerintah harus tetap memegang dua prinsip yaitu tetap sasaran dan tepat guna. Artinya subsidi harus diberikan kepada yang layak mendapatkan sekaligus memberikan dampak bagi penerima subsidi. 

"Dampak yang dimaksudkan adalah terjaganya kemampuan beli dan mendorong kemandirian untuk berusaha," paparnya. 

Apabila dalam praktiknya belum tepat sasaran dan tepat guna, Riko Noviantoro mendorong agar subsidi energi segera diperbaiki. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan data konsumsi energi secara detil.  "Yang terpenting mendorong energi terbarukan dan meningkatkan transportasi publik," ucapnya. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan jika Negara lain tidak akan mampu memberi subsidi BBM sebanyak yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal ini sepatutnya disyukuri bersama

Kepala Negara lalu membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lainnya. Saat ini harga bensin di negara lain sudah ada yang menembus angka Rp 31.000-32.000 per liter. Namun, di Indonesia, harga Pertalite masih ditahan di Rp 7.650 karena disubsidi pemerintah.

Selain subsidi energi, pemerintah juga tetap memberikan subsidi pangan untuk menahan kenaikan harga pangan di domestik karena tekanan di rantai pasok pasar global. 

"Di negara lain (harga) sudah naik 30 persen, 40 persen, 50 persen naik. Karena apa ? mereka yang makan gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, sekarang berada di posisi yang sangat sulit, sudah mahal, barangnya tak ada," kata Jokowi.

Presiden menyatakan pemerintah tetap memberikan subsidi agar harga energi dan pangan tetap terjangkau di pasar dalam negeri walau ada gejolak pada produksi dan distribusi pangan dan energi di pasar global karena perang Rusia dan Ukraina. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.