Demo Kenaikan Harga BBM, PMII Ngawi Singgung Perlindungan Petani dan Politisasi BLT

TIMESINDONESIA, NGAWI – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Ngawi (PMII Ngawi) menggelar aksi demo kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Ngawi, Selasa (6/9/2022).

Seratusan anggota PMII Ngawi memulai aksi dari perempatan tugu gading Kartonyono. Secara bergantian, masa menyampaikan orasi menolak kenaikan harga BBM.

Advertisement

Massa kemudian melakukan long march, dari tugu Kartonyono menuju kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi. Pantauan TIMES INDONESIA di lokasi, massa PMII Ngawi juga melakukan orasi menolak kenaikan harga BBM yang tidak berpihak pada orang-orang kecil, dan menyanyikan lagu-lagu pergerakan.

Di depan kantor DPRD Kabupaten Ngawi, massa PMII Ngawi kembali menyampaikan orasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Berbagai macam sepanduk dan poster berisikan kritik turut mewarnai aksi demo tersebut.

Selain berorasi, massa PMII Ngawi juga melantunkan salawat, serta bertahlil, tepat didepan gedung DPRD Kabupaten Ngawi.

Aksi demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian itu nyaris ricuh. Massa yang tertahan cukup lama di luar pagar kantor DPRD Kabupaten Ngawi terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian.

Massa aksi bertemu Ketua DPRD Ngawi. (Miftakul/TIMES INDONESIA)

Setelah bernegosiasi dengan aparat kepolisian, massa aksi diizinkan memasuki pelataran gedung DPRD Kabupaten Ngawi. Massa PMII Ngawi ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar.

Sejumlah perwakilan PMII Ngawi kemudian bertemu dengan Heru Kusnindar di ruang sekretariat dewan untuk menyampaikan berbagai tuntutan.

Ketua PC PMII Ngawi Rizalia Setia Putra, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pada aksi demonstrasi itu, selain mengangkat isu nasional tentang penolakan kenaikan harga BBM juga menyinggung perlindungan terhadap petani.

"Kami menolak kenaikan harga BBM. Kemudian juga isu daerah, tentang perda untuk pertanian. Yang menyangkut perlindungan terhadap petani, distribusi pupuk, dan lainnya," ujarnya.

Rizal juga mengatakan, adanya kekhawatiran terhadap politisasi bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang akan diterimakan kepada masyarakat. Dirinya menekankan, agar aparat keamanan turut terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan itu.

"Kami khawatir BLT BBM yang nilainya fantastis akan dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan mendatang. Kami berharap pihak keamanan juga turut mengawal itu," ujarnya.

Adapun dalam aksi demo kenaikan harga BBM, PMII Ngawi menyampaikan enam tuntutan. Diantaranya menaikkan upah kerja buruh, menaikkan harga gabah dari petani, pengendalian harga sembako, memberikan tunjangan khusus guru honorer, dan memprioritaskan subsidi BBM pada angkutan umum, becak, dan ojek online.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.