Geruduk Kantor DPRD, Aliansi BEM Nusantara Ngawi Tolak Kenaikan Harga BBM

TIMESINDONESIA, NGAWI – Gerakan menokal kenaikan harga BBM terus bergulir di Kabupaten Ngawi. Giliran aliansi BEM Nusantara Ngawi menggelar aksi demo, di depan Gedung DPRD Ngawi, Jumat (9/9/2022).

Aksi demo menolak kenaikan harga BBM oleh aliansi BEM Nusantara Ngawi itu diikuti anggota BEM dari sejumlah kampus. Diantaranya BEM IAI Ngawi, STKIP Modern, STIT KP Paron, dan STAIM Kendal.

Advertisement

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara mulanya menggelar orasi di simpang empat Kartonyono Ngawi. Kemudian melakukan long march, hingga di depan kantor DPRD Ngawi.

Massa aksi demo kenaikan harga BBM menunjukkan poster. (Foto: Miftakul/TIMES Indonesia)

"Aliansi BEM Nusantara Ngawi dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," kata Asep Samsul Ridjza, perwakilan massa aksi dari BEM IAI Ngawi kepada awak media.

Asep menilai, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah kebawah di Ngawi. Apalagi ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang baru akan bangkit pasca pandemi Covid-19.

Berikut tuntutan oleh massa aksi demo:

1. Menolak kenaikan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah kebawah;

2. Menuntut pemerintah mengevaluasi kineria badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewangan penyaluran;

3. Menuntut pemerintah untuk transparansi jumlah kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi;

4. Menuntut pemerintah agar melakukan realokasi anggaran kementrian/lembaga lain dialih fokuskan pada BBM subsidi

5. Menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

"Tuntutan ini kami pastikan akan dikawal aliansi BEM Nusantara di tiap-tiap tingkatan kepengurusan," ujar Asep.

Diterima Ketua DPRD Ngawi

Massa aksi demo kenaikan harga BBM oleh aliansi BEM Nusantara Ngawi diterima Ketua DPRD, Heru Kusnindar. Menyikapi beragam tuntutan dari aliansi BEM Nusantara Ngawi tersebut, menurut Heru, sudah menjadi kewajiban anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Lembaga ini adalah representasi rakyat. Maka ketika mengadu ke sini, menjadi kewajiban kami untuk menerima. Walaupun kebijakan ini ada di tingkat pusat," kata Heru.

Ketua DPRD Ngawi, diantara pendemo. (Foto: Miftakul/TIMES Indonesia)

Soal aksi demo kenaikan harga BBM di Ngawi yang sudah kedua kalinya, Heru Kusnindar berujar, bahwa hal itu merupakan bentuk suara rakyat dalam menyikapi kenaikan harga BBM.

"Bagaimana kegalauan hatinya, menghadapi situasi seperti ini. Kalau lebih tepat saya ikuti kata-kata presiden, penyesuaian harga BBM," ujarnya.

Lebih lanjut, Heru mengatakan, sebanyak 2 persen dari dana transfer umum nantinya akan dialokasikan sebagai bantuan bagi masyarakat ditengah kenaikan harga BBM. Dana tersebut bersumber dari dana bagi hasil, dan alokasi umum.

"Bentuknya berupa bantuan, untuk ojek online, nelayan, dan beberapa hal lainnya, kita masih menunggu juklak juknisnya. Nominal sekitar Rp5 miliar sekian, kalau dihitung dari 2 persennya," papar Heru Kusnindar, ketua DPRD Ngawi usai demo aliansi BEM Nusantara Ngawi, menolak kenaikan harga BBM. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.