Bupati Ponorogo: Produk UMKM Berhak Masuk E-Katalog Milik LKPP

TIMESINDONESIA, PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menegaskan bahwa keberpihakan terus mengarah ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Ponorogo.

UMKM kini mendapat akses masuk e-katalog yaitu sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi itu memuat informasi usaha, harga, dan informasi lainnya yang terkait dengan penyedia barang atau jasa.

Advertisement

Untuk itu, Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) menggelar sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-katalog lokal di aula kantor Bappeda Litbang setempat.

Diharapkan pelaku UMKM bergerak selangkah lebih maju setelah sebelumnya mendapat kemudahan lain yakni dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut sejumlah keuntungan ketika pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke e-katalog, selain pemasaran produk ke lingkup yang luas, juga membuka kemungkinan produk lebiih terkenal hingga pemerintah ikut meminangnya.

"E-katalog sebagai tempat memasarkan produk UMKM ke seluruh Indonesia. Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan harus ada 40 persen produk lokal sesuai Inpres 2/2022," kata Bupati Sugiri Sancoko.

Pihaknya menargetkan mayoritas pelaku UMKM di Ponorogo mendaftarkan produknya di e-katalog, dengan begitu mampu bersaing dengan produk lain daerah dan naik kelas. E-katalog memuat deret jenis barang dan jasa sesuai spesifikasi masing-masing.

Seperti fasilitas kesehatan, alat penerangan jalan, pestisida dan pupuk, pakaian batik, peralatan perkantoran, serta sewa kendaraan. ’"Kita maksimalkan juga Jathilan Mart dan Circle-P yang sudah ada,’’ jelas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Sementara Budi Darmawan, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat (Setda) Pemkab Ponorogo mengatakan, etalase e-katalog yang dikelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ponorogo mulai terisi.

"Ada sekitar 176 produk lokal dalam 14 etalase  yang tersedia. Semakin banyak produk lokal yang tayang akan memudahkan instansi pemerintah memenuhi kuota 40 persen pemanfaatan barang ata jasa lokal," kata Budi Darmawan.

Pihaknya juga berupaya melakukan percepatan pendaftaran produk maupun jasa dalam etalase katalog itu. Dengan begitu harapan 40 produk lokal dalam pengadaan barang  dan jasa pemerintah dapat terpenuhi.

Budi Darmawan pun menerangkan program e-katalog memungkinkan pelaku usaha mikro , kecil dan menengah (UMKM) dapat dengan mudah menjangkau pasar instansi pemerintah.

"Kami selalu terbuka mbantu pelaku UMKM mendaftarkan produk ke sistem etalase katalog lokal Ponorogo, agar tidak ketinggalan," ungkap Kabag Layanan Pengadaan Jasa Setda Ponorogo, Budi Darmawan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.