Komisioner Bawaslu Sumsel Terpilih, Pengamat Minta Jaga Integritas

TIMESINDONESIA, PALEMBANG – Siapa yang menjadi Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) periode 2022 - 2027 sudah ada titik terang.

Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan Bawaslu RI memutuskan tiga nama terpilih menjadi komisioner sesuai dengan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Sumsel Nomor: 316/KP.01.00/K1/09/2022, Minggu (18/9/2022) dini hari.

Advertisement

Tiga nama tersebut yakni Kurniawan, Ahmad Nafi dan Muhammad Sarkani. Tiga orang tersebut dinilai memiliki jejak panjang sebagai penyelenggara pemilu baik tingkat kabupaten Kota maupun Provinsi di Sumatera Selatan. 

Diketahui, pada seleksi Bawaslu Sumsel pada tahun 2022 ini hanya memilih tiga komisioner sementara dua komisioner lagi baru akan diseleksi pada tahun 2023 akan datang.

Tiga komisioner yang terpilih ini akan menggantikan tiga komisioner yang segera habis masa jabatan yakni Iin Irwanto, Iwan Ardiansyah dan Junaidi yang menjabat 2017 - 2022. Sementara dua Komisioner lainnya yakni Syamsul Alwi dan Yenli Elmanoferi baru akan habis masa jabatan 2023 akan datang.

Dua Komisioner Awali Karir Penyelenggara di Muba.

Lalu bagaimana jejak rekam tiga orang yang terpilih menjadi komisioner Bawaslu Sumsel mendatang?

Data yang dihimpun TIMES Indonesia, dua orang komisioner terpilih mengawali karir sebagai penyelenggara pemilu dari Musi Banyuasin. Dua orang tersebut yakni Ahmad Nafi dan Muhammad Sarkani. 

Ahmad Nafi mengawali karir sebagai Wartawan Sriwijaya Post pada tahun 2021. Kemudian menjadi Panwaslu Pemilu 2004 dan Penwaslu Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Banyuasin.

Pada tahun 2013 Alumni HMI ini terpilih menjadi Komisioner KPU Sumatera Selatan untuk periode 2013 - 2018. Maju kembali kembali sebagai komisioner KPU Sumsel 2018 - 2023 namun gagal. Setelah 4 tahub vakum sebagai penyelenggara pemilu akhirnya terpilih sebagai komisioner Bawaslu Sumsel 2022 - 2027.

Selain Ahmad Nafi, Muhammad Sarkani juga mengawali karir sebagai penyelenggara di Musi Banyuasin. Muhammad Sarkani, SH., MH merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2018-2023 yang resmi dilantik pada 14 Agustus 2018.

Alumni SMA Muhammadiyah 1 Palembang ini sejak tahun 2012 sudah terlibat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Muba untuk Kecamatan Keluang, dan juga pada Pemilihan Gubernur Sumsel di tahun 2013.

Kemudian, lalu pada 2017, Sarkani pun dipercaya sebagai Ketua Panwas Pemilihan Bupati Muba untuk Kecamatan Sungai Lilin pada 2017 dan terpilih sebagai Ketua Panwas Pilgub Sumsel di tahun 2018 di Kecamatan sama. Setelah menjabat 4 tahun sebagai Ketua Bawaslu Muba Sarkani maju ikut seleksi Bawaslu Sumsel 2022 - 2027 dan terpilih.

Sementara, Kurniawan merupakan Komisioner Bawaslu Sumsel periode pertama (2012 - 2017), salah satu komisioner yang meletakkan dasar berdirinya Bawaslu Sumsel.

Pada periode berikutnya ia gagal terpilih kembali.

Pada tahun 2020, alumni GMNI ini menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Palembang sebagai PAW untuk jabatan 2018 - 2023. Dengan terpilihnya Kurniawan ini maka ia menjadi satu-satunya eks Bawaslu Sumsel yang bakal menjabat kembali untuk periode 5 tahun akan datang.

Komisioner Terpilih Dituntut Berintegritas.

Menanggapi terpilihnya Komisioner Bawaslu dari berbagai Provinsi termasuk Sumatera Selatan, Direktur Eksekutif Public Trus Institute Dr Pahrudin HM, MA mengatakan Komisioner Bawaslu daerah yang terpilih harus mampu menjadi penyelenggara pemilu yang berkualitas, memiliki independensi dan cinta demokrasi.

"Selamat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu penuh tantangan 2024. Berkualitasnya pemilu 2024 sangat tergantung salah satunya dengan anggota Bawaslu yang berkualitas pula," ungkap Alumni HMI ini.

Berdasarkan analisis Public Trust Institute Wilayah Sumatera Selatan, tantangan pengawasan pemilu dan pilpres ke depan sangat berat.

Berbagai tokoh nasional dan eks Kepala Daerah yang tampil di pemilu legislatif baik dapil Sumsel 1 dan 2. "Tentu bakal banyak tekanan politik kelompok kepentingan 2024 yang menuntut komisioner Bawaslu terpilih miliki intergritas tinggi," ujarnya kepada TIMES Indonesia.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.