Tolak Kenaikan Harga BBM, Warga Bandung Demo di Gedung DPRD Provinsi Jabar

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Gelombang protes pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) terus bergejolak di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Bandung. Aksi massa dari berbagai elemen masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Bandung Bergerak melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/9/2022).

Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jabar mengambil sikap terhadap penolakan kenaikan harga BBM.

Advertisement

Izus Salam salah satu perwakilan massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengatakan, tuntutannya adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN).

Izus Salam, perwakilan massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). (FOTO: Megha Nugraha/TIMES Indonesia)

“Sebenarnya ada tiga tuntutan dari aliansi kita, pertama terkait kenaikan harga BBM tentu itu jadi penolakan kita, kedua soal ketahanan pangan, dan ketiga terkait stop proyeksi strategis nasional yang berkaitan dengan proyek IKN, infrastruktur dan lain-lain,” jelasnya kepada TIMES Indonesia di depan Gedung  DPRD Provinsi Jawa Barat, di jalan Dipenogoro Kota Bandung.

Menurutnya masyarakat tidak terlalu membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sebab stabilitas ekonomi masyarakat pasca pandemi dirasakan masih belum pulih seutuhnya. Sehingga masih membutuhkan banyak adaptasi menghadapi new normal ini.

“Karena pasca pandemi kami kira stabilitas ekonomi masyarakat masih butuh adaptasi,” pungkas dia.

Aksi massa yang dilaksanakan kali kedua ini diharapkan ada sikap tegas dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait kenaikan BBM dan beberapa tuntutan Aliansi Bandung Bergerak.

“Tentu secara simbol kita ingin ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ingin hadir audiensi, ada dialog terbuka dengan kami dan menandatangani pakta integritas bersama dengan tuntutan kita,” papar Izus.

Namun sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada respons dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan dari Aliansi Bandung Bergerak. Padahal ia menginginkan ada sikap tegas dari pemerintah Provinsi Jabar untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM.

Massa Aksi mencoba menarik barikade kawat berduri di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. (FOTO: Megha Nugraha/TIMES Indonesia)

Ia juga mengatakan akan ada ratusan massa aksi lainnya yang masih dalam perjalanan.

Lebih lanjut ia bersama Aliansi Bandung Bergerak berharap harga BBM tidak naik dan normal kembali. Sebab kenaikan harga BBM juga berkaitan dengan harga-harga bahan pokok dan yang lainnya.

“Maka kami harap kedepannya presiden harus membatalkan kenaikan harga BBM dan proyek strategis nasional seperti proyek IKN dan infrastruktur lain-lain disetop dulu. dan anggaran proyek strategis nasional ini dialokasikan kepada subsidi BBM,” jelasnya di jalan Dipenogoro Kota Bandung.

Berdasarkan pantauan TIMES Indonesia, sebanyak puluhan orang meneriakkan yel yel ‘Tolak, Tolak BBM Sekarang Juga’ sambil membuat lingkaran menutup Jalan Dipenogoro. Di tengah-tengah lingkaran massa aksi selanjutnya ada seorang mahasiswa yang sedang berorasi di samping ban-ban mobil yang sudah ditumpuk untuk kemudian dibakar.

Tak hanya itu, merasa aksi demonstrasinya tidak digubris, massa aksi Aliansi Bandung Bergerak kemudian berbondong-bondong menarik barikade kawat berduri yang menghalangi pintu masuk atau pagar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya isi tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bandung Bergerak dan Pimpinan DPRD Jawa Barat itu di antaranya: menolak pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, mendesak Pemerintah kendalikan harga bahan pokok, mendesak Pemerintah menunda Proyek IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak terdampak langsung bagi masyarakat dan dialihkan ke anggaran subsidi BBM.

Kemudian, mendesak Pemerintah Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengambil sikap tegas bersama rakyat Jawa Barat untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi. Lalu, mendesak DPRD Jabar untuk meyampaikan tuntutan rakyat kepada DPR RI dengan jangka waktu 2x24 jam. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.