Koordinasi Layanan Anak, Anggota DPR RI Lora Fadil Ajak Warga Buang Stigma Negatif

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Achmad Fadil Muzakki Syah gelar Koordinasi layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, akhir-akhir ini semakin banyak kejadian yang meresahkan terkait kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di Lembaga Pondok Pesantren.

Advertisement

Hal itu disampaikan disampaikan dalam koordinasi layanan anak di Aula STAI Al-Ustmani Pondok Pesantren Salafiyah Al-Utsmani Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

"Jangan biarkan stigma negatif terhadap pesantren terus berkembang dimasyarakat hanya karena oknum di salah satu Pondok Pesantren,” kata dia, saat dikonfirmasi, Minggu (25/9/2022).

Hal serupa juga disampaikan Robert Parlindungan Sitinjak, selaku Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Ia menjelaskan kasus kekerasan pada anak di Indonesia masih tinggi. Kekerasan itu meliputi kekerasan fisik, kejahatan seksual, eksploitasi, penculikan dan perdagangan anak, pornografi, perlakuan salah dan penelantaran, berhadapan dengan hukum serta penyalahgunaan Naza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif).

Kepada anak korban kekerasan tersebut, kata Robert, harus mendapatkan penanganan untuk pemulihan mental (healing), layanan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. 

Menurutnya, ketika anak korban kekerasan tidak tertangani, tentu di akan mengalami depresi, mengalami trauma yang berkepanjangan selama hidupnya. 

"Sehingga, harus sesegera mungkin melakukan trauma healing dan menangkap pelaku kekerasan agar tidak bebas berkeliaran mencari korban lainnya,” kata dia.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari hingga 31 Desember 2021, anak perempuan korban kekerasan sebanyak 11.424 orang, dan anak laki-laki sebanyak 4.547 orang. 

Rincian kasusnya yakni 3.437 korban kekerasan fisik, 3.602 korban kekerasan psikis, 8.730 korban kekerasan seksual, 276 korban eksploitasi, 406 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 1.037 korban penelantaran, 1.866 korban kasus lainnya.

Kekerasan perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi masalah dan terus berulang setiap tahun. Tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Inisiasi Desa Ramah Anak dan Perempuan di Bondowoso 

Di satu sisi, beberapa dosen Universitas Jember dengan berbagai latar belakang keilmuan mulai dari Gender, Budaya , Kesehatan Masyarakat dan Kebijakan Publik hadir di Desa Penambangan Kecamatan Curahdami. 

Kedatangan rombongan ini berdiskusi dengan Kepala Desa Penambangan beserta perangkat desa, perwakilan perempuan , pemuda dan budaya desa penambangan. 

Diskusi tersebut sebagai persiapan untuk rencana pendampingan dalam mewujudkan desa penambangan sebagai desa ramah perempuan anak dan budaya.

Dalam pengantar Diskusi Perwakilan Tim, Hermanto Rohman menyampaikan bahwa program pendampingan ini merupakan bentuk pengabdian dosen dalam mendorong desa binaan terutama dalam mewujudkan pencapaian SDGS Desa terutama Goal 5, 16 dan 18 yaitu Mendorong Desa Inklusi menuju desa ramah perempuan, anak dan tanggap budaya. 

Sementara itu Ibu Martha Suprihartini selaku kepala desa menyambut baik inisiasi ini, karena desa penambangan diakui atau tidak masih ada problem persoalan perempuan yaitu rentan terjadi tindakan kekerasan perempuan dan juga pernikahan dini di desanya. 

Menurutnya, desa memiliki visi pengembangan edukasi dan literasi salah satunya harapannya terkait masalah perempuan kedepan. Desa memiliki potensi SDM anak muda yang tergabung dalam komunitas anak muda penambangan dan juga potensi budaya lokal. 

"Ini kayaknya inisiasi menarik dan kedepan inisiasi ini bisa kita wujudkan melalui dana desa karena ini merupakan bagian dari target SDGS yang harus dikawal desa," kata dia.

Pertemuan awal ini berlangsung gayeng ,hal ini sebagaimana disampaikan salah satu anggota Tim Linda Dwi Eriyani yang kebetulan juga ketua pusat studi Gender Universitas Jember.

Dia menyampaikan, bahwa dipilihnya isu Desa Ramah Perempuan karena selama ini dalam pembangunan dan budaya masyarakat yang rentan terjadi masalah dalam pembangunan dan juga kekerasan masyarakat adalah 90 persen perempuan meskipun laki laki juga ada. 

Prinsip pendampingan adalah bagaimana mengatasi problem kesetaraan antara perempuan dan laki laki terutama dalam masyarakat dan akses dalam pembangunan.

"Ada 10 indikator yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan anak, dan ini yang akan kami dampingi untuk analisis dan perdalam lagi apakah sebagian sudah diterapkan atau belum sama sekali," paparnya.

Sementara M. Hadi Makmur sebagai dosen kebijakan publik menyampaikan target tahun ini pendampingan adalah memfokuskan pada adanya political Will dalam bentuk kebijakan, baik perdes atau perkades sebagai komitmen wujudkan desa ramah perempuan dan anak serta budaya.

Inisiasi kebijakan ini kata dia, akan memuat muatan regulasi sekaligus perencanaan dan rencana aksi kegiatan yang akan dijalankan desa sesuai dengan kewenangannya. 

"Dan ini pertemuan awal kedepan kita akan diskusikan konsep kebijakannya dan kita gali dan sepakati bersama semua pihak di desa," jelas dia.

Hal itulah beberapa langkah atau upaya akademisi dan politisi dalam koordinasi layanan anak dalam menyikapi dan mengantisipasi kekerasan anak di Kabupaten Bondowoso. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.