Peserta Aktif JKN KIS di Jatim Capai 81 Persen

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS Jawa Timur sebanyak 33.845.129 jiwa atau setara dengan 82,26 persen.

Dengan demikian, Jatim masih belum dikatakan sebagai Provinsi yang menerapkan Universal Health Coverage (UHC).

Advertisement

I Made Puja Yasa Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur mengakui, secara provinsi, Jatim belum dikatakan UHC jika mengacu pada aturan bahwa minimal peserta JKN sebanyak minimal 98 persen dari jumlah penduduk.

"Tapi kalau kita lihat dari masing masing Kabupaten dari 38 ini, sudah 12 yang sudah Universal Health Coverage," ujarnya, Selasa (27/9/2022).

Adapun 12 daerah tersebut antara lain, Sampang, Kota Malang dan Kota Mojokerto bahkan tercatat 100 persen warganya terdaftar di JKN. Kemudian yang mencapai lebih dari 99 persen, adalah Kota Surabaya, Kota Blitar, Bojonegoro, dan Kota Probolinggo.

Sedangkan lima daerah lainnya telah mencapai lebih dari 97 persen dan ada yang diatas 98 persen. Masing masing Kota Batu, Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Kediri.

BPJS Kesehatan sendiri, lanjut I Made Puja Yasa, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP, atau penggunaan NIK. Atau menggunakan kartu JKN yang sudah diunduh di aplikasi Mobile JKN.

"Sekarang ini pelayanan kepada program JKN tidak hanya menggunakan kartu JKN, justru di seluruh wilayah republik ini sudah bisa menggunakan KTP atau kartu JKN digital yang didownload dari Mobile JKN, kita sudah mensosialisasikan awal tahun," imbuhnya.

BPJS Kesehatan tidak memungkiri, masih ada kendala yang ditemui di lapangan, kenapa masih ada masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN. I Made Puja Yasa mengatakan, antara lain penghasilan masyarakat yang masih di bawah UMK.

"Banyak sisi, kendalanya masih kita temukan badan usaha mikro, UMKM yang gajinya dibawah UMK, nah persyaratannya kan minim UMK," imbuhnya.

"Masih juga kita temukan ada daerah yang willingness to pay (daya beli) kurang sehingga belum terdaftar, akibat PHK dan sebagainya," tambahnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar bupati wali kota meningkatkan jumlah kepesertaan JKN bagi warganya, untuk bisa mencapai target pada tahun 2024 nanti, sudah UHC seluruh kabupaten kota hingga provinsi.

Menurut Made, dalam RPJMN 2024 diharapkan 98 persen Indonesia telah ter-cover dalam Program JKN KIS.

"Tapi kalau kita melihat UHC yang mengacu pada WHO ada tiga hal yang menjadi kunci UHC itu tercapai," katanya.

Pertama, dari sisi aksesibilitas. Di mana akses pelayanan kesehatan masyarakat bisa dengan mudah didapatkan.

Kemudian, sisi kualitas pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selalu melewati tahap penilaian.

Ketiga adalah proteksi finansial, agar produktivitas masyarakat tetap bisa berjalan meskipun yang bersangkutan mengalami sakit.

Program JKN, lanjut Made, bisa berjalan karena adanya kolaborasi. Termasuk peran media dalam mendukung pelaksanaan program agar dapat berjalan maksimal.

Made mengatakan, sampai saat ini telah terbangun ekosistem yang begitu besar dalam pelaksanaan JKN KIS.

"Bahkan kami punya data yang cukup besar yang bisa digunakan sebagai penelitian terhadap ekosistem yang sudah kita bangun," ungkapnya.

Banyak stakeholder telah terlibat dalam memastikan program pelaksanaan JKN agar berjalan dengan baik. Ia merinci, total kepesertaan JKN KIS di Jatim hingga saat ini sudah berada di angka 33,8 juta jiwa atau 82,86 persen.

"Masih ada 26 persen atau 7,2 juta belum ter-cover dalam program ini," kata dia.

Sementara peningkatan jumlah kepesertaan dari Januari-September 2022 tumbuh 1,5 juta peserta. Dari data yang terdaftar (82, 6 persen) ternyata yang aktif baru 27,6 juta peserta. Namun, Made mengatakan angka ini cukup tinggi.

"Jadi 81 persen. Ini termasuk tinggi," tandasnya tentang JKN KIS Jatim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.