UMR Tak Pernah Naik, Buruh Kecewa Kepemimpinan Bupati Jombang-Wakil Bupati

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Upah Minimum Regional (UMR) tak pernah naik setiap tahunnya, puluhan yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) kecewa kepemimpinan Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab - Sumrambah.

Dari pantauan TIMES Indonesia, puluhan buruh Jombang tersebut menuangkan ungkapan kekecewaan dengan menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang terletak di Jl. Wahid Hasyim, Selasa (27/9/2022).

Advertisement

Terpusat di Disnaker Jombang puluhan buruh dengan almamater hitam biru itu konvoi menggunakan sepeda motor dan satu buah truk lengkap dengan sound sistem menuju Kantor Pemkab Jombang.

Terlihat mereka juga membawa spanduk dan benerapa poster yang bertuliskan tuntutan mereka saat demo diantaranya bertulis 'Hapus Sitem Upah Murah', 'Gara-gara Omnibuslaw'.

Kemudian mereka silih berganti menyampaikan orasi dengan lantang diatas podium yang terletak diatas truk. Dikawal ketat oleh petugas dari Polres Jombang, akhirnya lima dari puluhan massa aksi diperkenankan masuk ke Kantor Pemkab Jombang untuk berdialog dengan pejabat setempat.

Poster tuntutan buruh Jombang kepada Bupati dan Wakil Bupati Jombang. (FOTO : Rohmadi/TIMES Indonesia)

Koordinator GSBI Jombang, Heru Sandi, mengatakan, selama empat tahun kepemimpinan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab upah buruh di Jombang tidak pernah naik. Hal tersebut diperparah dengan naiknya harga BBM yang membuat buruh semakin sengsara.

“Sangat menyengsarakan para buruh. Setelah tiga tahun ini upah kami di Kabupaten Jombang tidak mengalami kenaikan. Sehingga memang perlu adanya perbaikan,” katanya kepada sejumlah media.

Terlebih bagi para buruh, dengan keadaan sekarang harga BBM dinaikkan, sebelumnya juga diterjang Covid-19 yang tidak juga bisa menaikkan perekonomian. Kemudian ditimpa lagi dengan naiknya beragam bahan pokok semakin membuat ekonomi buruh kelimpungan.

“Sehingga untuk bangkit kembali menaikkan kesejahteraan ekonomi itu sudah sangat sulit bagi kelompok buruh. Oleh karena itu kami ingin BBM diturunkan dan upah buruh di Kabupaten Jombang, dinaikkan sesuai harga Pertalite sebesar 25 persen yaitu sebesar Rp 3.314.000 pada tahun 2023,” ujarnya.

Menurutnya, bagai sudah jatuh tertimpa tangga, buruh yang sengsara dan kelimpungan menaikkan keadaan ekonomi, aspirasinya juga tidak pernah didengar. Meskipun ada bantuan BLT BBM, disebutnya juga tidak berpengaruh apapun.

“Kemudian kami menuntut agar memberikan kebebasan berserikat kepada para seluruh buruh dan pekerja. Lalu cabut UUD Omnibus Law yang memang sangat menyengsarakan kami. Meskipun para buruh telah disebutnya mendapatkan bantuan BLT BBM, menurut kami itu tidak cukup bagi para buruh,” katanya.

“Karena apa, pertalite itu akan kami alami seumur hidup, maka tidak cukup satu dua bulan, tiga atau enam bulan. Yang harus dipikirkan untuk kelangsungan hidup kedepan,” tandasnya melanjutkan.

Dengan bantuan BLT BBM itu dikatakan tidak akan merubah apapun, karena di tengah naiknya BBM itu juga berdampak pada naiknya harga bahan pokok.

Janji Politik Mundjidah Wahab - Sumrambah yang Tak Ditepati

Selama beberapa tahun ini, lanjutnya, pihaknya merasa tidak pernah dipertemukan atau bertemu dengan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab saat melakukan aksi.

“Kami hanya dipertemukan dengan kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang maupun asistennya saja,” tuturnya.

Puluhan Polisi dikerahkan untuk mengamankan demo buruh di Pemkab Jombang. (FOTO : Rohmadi/TIMES Indonesia)

Sehingga, menurutnya, hal itu menimbulkan pertanyaan di benak para buruh. Apakah bupati punya konsep bagi para pekerja di Jombang? Bukan hanya sekedar menyediakan lapangan pekerjaan, namun juga memberikan kesejahteraan berupa upah.

Terkait janji Bupati Jombang yang akan menyediakan 80 ribu lapangan pekerjaan, secara jumlah ia tidak mengetahui secara pasti berapa yang sudah dibuka. Ia juga merasa tidak puas dengan kinerja bupati selama berjalan 4 tahun ini karena upah buruh tidak pernah naik dan sangat sulit bertemu bupati untuk berdiskusi.

“Harapan kami dari serikat buruh, mohon agar aspirasi kami ini diterima, ditampung. Kami sebagai anak ingin mengadu kepada ibu kami yakni bupati Jombang, tolong koordinasi dan komunikasi nya agar lebih diperbaiki siapapun itu,” ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.