Angka Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran Naik

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ciamis menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan.

Kepala BPS Ciamis Dadang Darmansyah mengatakan, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran di tahun 2021 tercatat sebanyak 432.599 jiwa.

Advertisement

Data BPS menyajikan, angka kemiskinan tahun 2016 tercatat 40.140 jiwa atau menempati angka 10,23 persen. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat 39.460 jiwa atau menempati angka 10,00 persen.

Sementara pada tahun 2018 angka kemiskinan tercatat 32.190 jiwa atau menempati angka 8,12 persen.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Pangandaran sebanyak 30.730 jiwa atau menempati angka 7,71 persen.

"Ada penurunan angka kemiskinan di Pangandaran pada tahun 2018 ke 2019," kata Dadang, Rabu (28/9/2022).

Namun pada tahun 2019 ke 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan.

Tahun 2020 angka kemiskinan Pangandaran tercatat 36.050 atau 8,99 persen dan di tahun 2021 kembali naik menjadi 39.070 atau 9,65 persen.

"BPS Ciamis akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi pada tahun 2022," tambah Dadang.

Selain pendataan awal registrasi sosial ekonomi, BPS Ciamis juga akan mengolah data pada tahun 2023.

Hasil data yang diolah kemudian diuji publik. Tahapan ini penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai komponen dari setiap stakeholder tingkat Kecamatan hingga Desa.

Setelah beberapa tahapan selesai dilakukan, kemudian diserahkan ke lembaga terkait sehingga data yang disajikan bisa akurat.

"Kami akan konsolidasi dengan stakeholder dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda," jelas Dadang.

Pendataan ini merupakan kegiatan Nasional dan butuh dukungan Pemerintah.

"Tahap yang bakal dilakukan pada Oktober hingga November 2022 akan melakukan pendataan awal yang memuat profil kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, disabilitas, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial," tutur Dadang.

Pendataan tingkat kemiskinan memang tidak mudah karena yang dinilai dari kesetaraan ekonomi tidak hanya kondisi yang terlihat.

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mendorong BPS Ciamis segera memperbarui data perlindungan sosial penduduk di Pangandaran.

"Data perlindungan sosial ini penting di update karena berkaitan dengan penerima berbagai bantuan sosial yang masuk ke Pangandaran," kata Jeje.

Kondisi saat ini, kata Jeje, data statistik di Pangandaran masih menggunakan data lama.

Sedangkan data orang miskin baru banyak yang belum terdata, sehingga bisa menjadikan polemik dalam penerimaan bantuan sosial.

"Saat ini bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT BBM semua datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," terang Jeje.

Jeje menegaskan, saat ini Pangandaran banyak yang terdampak bencana alam banjir dan longsor.

"Mayoritas yang terdampak bencana adalah masyarakat ekonomi rendah," papar Jeje.

Bahkan banyak orang miskin yang belum masuk data DTKS, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat.

"Pendataan yang akan dilakukan BPS diharapkan akurat dan menjadi langkah awal validasi ekonomi," pungkas Jeje. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.