DPRD Banyuwangi Desak Inspektorat Selidiki Kasus Jambewangi dan Arahkan ADD sebagai Solusi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Polemik hilangnya data keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, mendesak Inspektorat untuk menyelidiki dan mengusut tuntas penyebab hilangnya data penerima bansos dan gunakan anggaran dana desa sebagai solusi.

Advertisement

"Terkait siapa yang salah dan benar, biar inspektorat yang mencari permasalahan di Desa Jambewangi. Saat ini kami fokuskan pada solusinya," Kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto pada TIMES Indonesia usai menggelar hearing hilangnya data bantuan sosial (Bansos) di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (6/10/2022).

Menurutnya, kalau hari ini diperdebatkan terus menerus untuk mencari tahu siapa yang salah.

Hal ini tidak akan mendapatkan penyelesaian, malah menjadi sebuah permasalahan baru.

"Saat ini kami fokus mencari solusi terbaik untuk pengganti Bansos. Karena hal ini menyangkut masalah perut masyarakat bawah," paparnya.

Irianto, mengatakan, ada sebuah kejanggalan atas raibnya ribuan data penerima bansos di Desa Jambewangi.

Padahal setiap tiga bulan sekali dilakukan update melalui operator desa.

"Data setiap tiga bulan sekali di update terus, tetapi kenapa kok sampai hilang sebanyak itu. Jadi untuk penelusuran dan penyekidikan biar urusan inspektorat saja," ujarnya.

Masih, Irianto, dalam permasalahan ini pihaknya lebih mengutamakan solusi agar warga miskin di Desa Jambewangi, kembali mendapatkan bantuan sosial (Bansos) yang merupakan haknya.

"Pasalnya sudah empat bulan lebih, banyak warga miskin di sana tidak menerima bansos dari pemerintah yang dikarenakan datanya hilang. Oleh karena itu, kami mencari solusi melalui hearing ini," ungkapnya.

Adapun solusi yang ditawarkan DPRD yaitu, dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sekiranya bisa digunakan.

"Kami menawarkan solusi untuk mengatasi hal itu, diantaranya, beberapa persen dari ADD kemungkinan bisa di oper pada warga miskin di Jambewangi yang sebelumnya tidak kebagian bansos karena data hilang," urainya.

Irianto Politisi fraksi PDIP itu, meminta Kepala Desa (Kades) dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan pendataan ulang dan mengajukannya kembali ke Kementrian Sosial (Kemensos).

"Kami meminta kepada Dinas Sosial dan Kepala Desa. tolong data ulang yang hilang itu untuk diajukan kembali dan kita kawal bersama-sama," cetusnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Kadinsos PPKB) Banyuwangi Henik Setyorini menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.

Lanjut Henik, hanya saja kemarin terdapat kendala, yaitu aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya sedang melakukan maintenance. Namun saat ini sudah bisa diakses.

"Maintenance baru selesai hari ini. Sehingga tanggal 14 Oktober, data penerima bansos yang sempat terhapus sudah bisa kembali didata ulang dan diusulkan. Semoga tidak lagi terjadi gangguan. Kita terus berupaya semaksimal mungkin," jelasnya.

Henik menambahkan, pihaknya meminta semua Kades se Banyuwangi dan Operator agar aktif setiap bulannya untuk memperbarui data penerima bansos di desa atau kelurahannya masing-masing.

"Karena ada kesempatan setiap bulan yakni pada tanggal 14 - 29 untuk memperbarui data penerima bansos bagi warga kurang mampu," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Jambewangi, Masykur, menyampaikan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar ada anggaran yang bisa digunakan membantu warga miskin di desa setempat.

"Kami berusaha membantu masyarakat yang selama ini seharusnya mendapatkan haknya, namun karena terjadi penghapusan mereka tidak mendapatkan. Yang jelas kami sepakat memperjuangkan hak-hak dari warga miskin Desa Jambewangi," ungkapnya.

Terkait penyebab terhapusnya ribuan data irisan penerima bansos di Desa Jambewangi, Masykur menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat.

"Sesuai dari arahan pimpinan dalam rapat tadi, kami pasrahkan kepada Inspektorat terkait permasalahan hilangnya data bansos di Jambewangi. Sehingga tidak saling menyalahkan. Terpenting disini adalah solusi," imbuhnya

Diketahui, hearing tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, Kadinsos PPKB Banyuwangi, perwakilan Inspektorat, Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat Sempu, Kades Jambewangi, Operator Desa Jambewangi dan perwakilan pembela warga Jambewangi.

Sebagai informasi, 1.782 data irisan penerima bansos yang hilang di Desa Jambewangi itu merupakan sebuah irisan dari 590 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.