Janji Pemberian Insentif Rp500 per Bulan untuk RT/RW di Sidoarjo Belum Terealisasi

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Kenaikan Operasional RT/RW di Sidoarjo Belum Terealisasi Rencana Pemkab Sidoarjo menaikkan insentif/operasional RT/RW senilai Rp6 juta per tahun atau Rp500 ribu per bulan ternyata hingga saat ini belum terealisasikan.

Penambahan operasional Ketua RT/RW se-Sidoarjo Rp.6 juta setahun tersebut masuk di 17 program kerja 'Sidoarjo MAS' Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi. Nyatanya hingga 2 tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo janji politik keduanya kepada pengurus RT/RW itu belum dilakukan atau direalisasikan.

Advertisement

Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi saat lakukan kunjungan ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (FOTO dok Adam Rusydi)

Kepada TIMES Indonesia, Imam Tohari selaku Ketua RT 26/RW 06 Perumahan Citra Sentosa Mandiri, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo mengatakan, insentif atau biaya operasional RT masih belum ada penambahan. 

"Tidak ada kenaikan, masih Rp100 ribu per bulan," kata Imam Tohari, Sabtu (8/10/2022).

Imam mengungkapkan jika insentif RT Rp100 ribu tersebut bisa diambil 3 bulan sekali di Kantor Balai Desa dengan membawa stempel RT dan fotocopi KTP.

"Saya menjabat ketua RT sudah tiga tahun, saya tahu janji politik Bupati dan Wakil Bupati akan menaikkan insentif kami jika mereka terpilih. Nyatanya mereka sudah hampir dua tahun menjabat tapi janji mereka belum dilakukan, insentif RT seratus ribu perbulan yang saya terima adalah peninggalan mantan Bupati Abah Ipul (Saiful Ilah)," ungkap Imam.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi saat menampung aspirasi warga sidoarjo   (FOTO dok Adam Rusydi)

"Harapan kami selaku pengurus warga di tingkat paling bawah ini, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa menepati janji politiknya," sambung Imam.

Hal senada juga diungkapkan Ahmad Samsurizal, Ketua RT 1/RW 1 Dusun Kauman, Desa Kedungcangring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Yang membedakan dirinya menerima insentif atau biaya operasional RT senilai Rp600 ribu setiap 3 bulan sekali atau Rp200 ribu per bulanya.

"Saya tidak tahu kalau ada insentif seratus ribu per bulan di RT lain. Kalau saya menerima enam ratus ribu dan bisa diambil setiap tiga bulan sekali, berarti dua ratus ribu perbulanya," kata Ahmad

"Saya tahu janji Bupati Sidoarjo akan menaikan insentif RT jadi Rp6 juta per tahun. Tapi nyatanya apa? Tak terealisasi. Harapan kami selaku ujung tombak ditingkat paling bawah dimasyarakat Sidoarjo bisa diperhatikan. Jika Hak itu ada untuk kami (RT) ya sudah menjadi Kewajiban Pemkab Sidoarjo memberikan," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Yohanes Wali ketua RT 17/ RW 08 Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo menegaskan jika  biasa operasional atau insentif yang dia terima sebagai RT sebesar Rp.100 ribu dan belum ada kenaikan hingga saat ini.

"Menurut kami dan teman teman nilai seratus ribu ini sangat tidak layak untuk operasional RT dan RW dalam sebulan untuk melayani warga," kata Yohanes.

Berharap Bantuan Legislatif Dorong Kenaikan Operasional RT/RW

Berusaha mencari solusi permasalahan operasional RT/RW, Yohanes bersama sejumlah perwakilan ketua RT di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati melapor atau mencurhatkan permalasahan tersebut ke DPD Partai Golkar Sidoarjo.

"Harapan kami DPD Partai Golkar melalui Ketua DPD, Adam Rusydi bisa menyuarakan jeritan hati kami (RT/RW red) melalui legislatif atau legislatornya  di DPRD Sidoarjo," harapnya.

Yohanes menambahkan jika Partai Golkar melalui Anggota DPRD Fraksi Golkar akan mengawal permasalahan atau uneg-uneg ketua RT dan RW di Gedung Dewan.

"Semoga permasalahan kami segera ada solusi, terima kasih bantuan DPD Golkar Sidoarjo yang akan perjuangkan dan mengawal permasalahan kami ini, sebab RT dan RW adalah ujung tombak pembangunan di tingkat terendah di masyarakat," Ungkapnya.

Partai Golkar Kawal Permasalahan Operasional RT/RW di Sidoarjo

Kepada TIMES Indonesia, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi mengungkapkan jika pihaknya menerima banyak keluhan RT/RW terkait dana operasional RT/RW hingga saat ini belum ada kenaikan. Atas keluhan yanh disampaikan kepadanya tersebut dirinya akan mengawakal permasalahan ini

Menurutnya sudah menjadi keharusan jika insentif atau operasional RT/RW di Kabupaten Sidoarjo bertambah, dan hal itu sudah masuk ke program Pemkab Sidoarjo tinggal direalisasikan kepada mereka (RT/RW).

"Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo siap mengawal permasalahan pengurus RT/RW ini. Secepatnya akan dibahas anggota Fraksi Golkar bersama pihak instansi terkait di Pemkab Sidoarjo," kata Adam Rusydi.

Adam melanjutkan jika pengurus RT/RW adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat di lingkup masyarakat tingkat bawah atau perkampungan.

Mereka patut mendapat penghargaan yang layak, patut mendapat operasional yang layak,”papar Anggota DPRD Jatim Ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.