Kementerian PUPR Tinjau Lokasi Bencana Alam di Pangandaran

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Pihak Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melakukan tinjauan ke lokasi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pangandaran.

Lokasi yang dikunjungi tersebut adalah daerah yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Advertisement

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga debit air di sungai Pamotan dan Citanduy meluap.

Petugas dari Kementerian PUPR Fadil mengatakan, dampak banjir bandang dan tanah longsor itu ada sekitar 700 rumah warga di Desa Pamotan terendam banjir dan 6 rumah terdampak tanah longsor.

"Titik koordinat letak geografis yang mengalami bencana alam itu di Desa Pamotan atau jalur Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy," kata Fadil, Senin (17/10/2022).

Dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dilakukan bersama antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dengan Kementerian PUPR.

"Kami tangani bersama sejak Sabtu (8/10/2022) hingga saat ini melakukan upaya evakuasi rumah warga yang terdampak tanah longsor dan membersihkan sedimentasi dengan mengerahkan dua buah alat berat serta kendaraan pengangkut berupa dump truck," tambah Fadil.

Peninjauan sudah dilakukan sambil mengevaluasi dan diteruskan dengan penanganan di jalur sungai Citanduy tepatnya Desa Pamotan agar saluran air aman.

"BBWS Citanduy diharapkan cepat tanggap dalam penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor khususnya di Desa Pamotan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat," jelasnya.

Sementara petugas BBWS Citanduy Sudaryadi mengatakan, selama ini BBWS Citanduy dapat bergerak cepat untuk pelaksanaan penanganan bencana dan mendapat apresiasi dari masyarakat.

"Karena budaya kerja dan SDM yang telah disiapkan untuk selalu siaga, sigap, juga tanggap jika terjadi bencana serta didukung oleh anggaran yang mencukupi untuk penanganan bencana, pemeliharaan sungai dan tanggul," kata Sudaryadi.

Tetapi kata Sudaryadi terkadang penanganan bencana kerap mengalami hambatan lantaran keterbatasan alat berat yang dimiliki BBWS Citanduy.

"Pihak BBWS Citanduy harus menunggu giliran penanganan berdasarkan skala prioritas urgensi bencana di tiap daerah," jelasnya.

Rencananya tahun depan akan ada penambahan alat berat dari pusat agar penanganan untuk mengatasi permasalahan bencana alam lebih maksimal.

"Anggaran telah diusulkan untuk mendapat penambahan jangkauan penanganan, sehingga dapat lebih luas dan seluruh permohonan penanganan bencana alam dapat tertangani," pungkasnya pasca kunjungan dari Kementerian PUPR. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.