Ikon Kabupaten Sidoarjo Bandeng Udang, Tapi Bansos BBM Nelayan Tak Merata

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Ikon atau Lambang Kabupaten Sidoarjo adalah ikan Bandeng dan Udang. Sebagai Kabupaten ber-ikon maritim seharusnya nelayan di Sidoarjo mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten yang terkenal dengan Kota Delta tersebut.

Hal itu diungkapkan, Anggota Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono kepada TIMES Indonesia, Sabtu (22/10/2022).

Advertisement

Ditemui di Sidoarjo, pria yang akrab disapa BHS itu mengaku jika dirinya menerima banyak keluhan dari sejumlah kelompok nelayan tangkap di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. 

"Nelayan di Kecamatan Sedati mengaku hingga saat ini tidak menerima bantuan sosial (bansos) dampak kenaikkan harga BBM dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," kata Bambang Haryo, Sabtu (22/10/2022).

Dari data yang dikantonginya, BHS memaparkan jika jumlah nelayan tangkap dan budidaya di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada sekitar 4.500 nelayan. Tetapi data dari Dinas terkait (Dinas Perikanan red) Pemkab Sidoarjo, penerima Bansos BBM hanya 178 nelayan saja.

“Padahal dampak kenaikan BBM Subsidi sangat dirasakan langsung oleh seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebab nelayan di pesisir Sidoarjo (Kecamatan Sedati red) operasional mereka dalam melaut atau mencari nafkah mencari ikan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar," Ungkap.

Anggota Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono saat mendengarkan keluhan Puluhan perwakilan nelayan dari kelompok nelayan di Kecamatan Sedati, Sidoarjo yang mengaku belum menerima Bansos Kenaikkan BBM dari Pemkab Sidoarjo (FOTO: Rudi Mulya/TIMES Indonesia)

"Nelayan ini sama dengan Petani menjadi tumpuan sektor ekonomi negara. Mereka (nelayan red) juga salah satu garda terdepan dalam ketahanan pangan di negara kita ini. Oleh karena itu Pemerintah wajib untuk menyalurkan bantuannya secara penuh dan merata," sambung Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 tersebut mengatakan, jika total anggaran Bantuan Sosial atau Bansos Pemkab Sidoarjo berjumlah Rp 4.6 miliar. Tetapi dari jumlah total itu, tidak lebih dari 2% yang diberikan kepada para nelayan.

"Dari ribuan (4.500) nelayan, hanya ratusan atau 178 nelayan yang diberikan bansos oleh Pemkab Sidoarjo, jumlah ini sangat memprihatinkan padahal Sidoarjo adalah merupakan Kabupaten Kota yang ber-ikon maritim yang berlambangkan udang dan bandeng,” ucapnya.

Harusnya, tegas Bos PT. Dharma Lautan Utama (DLU) ini semua nelayan terutama nelayan tangkap yang beroperasi di lautan sepanjang pesisir Sidoarjo dengan panjang pesisir sekitar 30 kilo meter itu bisa diberikan subsidi bansos penuh atau merata kepada para nelayan yang notabene nelayan tradisional.

"Dengan bansos yang penuh atau merata kepada para nelayan, tujuannya yakni agar produktifitas perikanan yang menjadi salah satu sumber ketahanan pangan di wilayah Sidoarjo bisa terpenuhi," harapnya.

Lebih jauh BHS menambahkan jika semestinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, paham bahwa produksi perikanan bisa membawa dampak multiplayer pertumbuhan ekonomi.  

"Misalnya kita makan ikan tentu akan muncul nasi, lauk pauk, sayur, minuman dan lain lain. Dan hasil perikanan bisa memberikan manfaat kecerdasan generasi muda serta menambah kekuatan untuk meningkatkan produktivitas kerja dari seluruh warga masyarakat Sidoarjo,” imbuhnya.

"Maritim adalah Sumber Kekayaan Ekonomi dan Sumber Kekuatan serta Kecerdasan Masyarakat di Wilayah Indonesia," sambung BHS.

Belum Menerima Bansos Kenaikkan BBM 

Rochim ketua Paguyuban Nelayan 'Laut Biru' Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo kepada TIMES Indonesia mengaku jika hingga saat ini pihaknya belum menerima bantuan sosial (Bansos) BBM dari Pemkab Sidoarjo. 

"Pengajuan sudah kami lakukan beberapa bulan lalu, tetapi hingga saat ini anggota saya belum menerima Bansos BBM dari Pemkab Sidoarjo maupun dari pihak lain seperti Pemerintah Provinsi Jatim," tanyanya.

Alasan itulah dirinya beserta kelompok nelayan lain melaporkan permasalahan itu ke Bambang Haryo dan BHS Peduli untuk membantu keluhan ribuan nelayan di Kecamatan Sedati yang sangat terimbas dampak kenaikan harga BBM.

"Kenaikan harga BBM sangat kami rasakan, katanya kami disuruh setor data penerima bansos tapi sudah beberapa bulan ini belum ada realisasinya, jika hanya 178 nelayan yang mendapat bansos tentunya itu tidak adil. Seharusnya merata kepada ribuan nelayan tangkap di Sedati ini," jelasnya.

"Harapan kami nelayan tangkap di Sedati ini, melalui Pak Bambang Haryo dan Partai Gerindra Sidoarjo bisa menyampaikan keluh kesah kami  ke pihak terkait Pemkab Sidoarjo. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bambang Haryo yang sudah menyalurkan bantuan sembako kepada kami para nelayan," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.