91 Bidang Tanah Milik Pemkot Ikut Terdampak Pembangunan Tol Kediri-Tulungagung

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung mendapat perhatian dari DPRD Kota Kediri.  Dalam proses pembangunan tol pendukung akses Bandara Dhoho Kediri itu terdapat puluhan tanah eks tanah bengkok atau tanah milik Pemerintah Kota Kediri yang ikut terdampak. 

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino mengungkapkan  banyak masyarakat Kota Kediri yang menanyakan ke anggota dewan titik-titik yang pasti terdampak pembangunan. Di kota Kediri sendiri terdapat 8 kelurahan di 2 kecamatan yang terdampak pembangunan tol Kediri-Tulungagung. 1 kelurahan di Kecamatan kota dan 7 Kelurahan di Kecamatan Mojoroto. 

Advertisement

Dari 8 wilayah itu terdapat 91 bidang tanah eks bengkok kelurahan atau SHP (sertifikat hak pakai)  yang ikut terdampak. "Dan jumlah itu masih bisa bertambah, mengingat titik-titiknya belum final untuk draft dan nanti akan disampaikan terakhir di bulan November," tutur Katino, Senin,(07/11/2022) usai rapat bersama Pemerintah Kota Kediri di Gedung DPRD kota Kediri. 

Untuk pengganti dari 91 bidang tanah yang terdampak tersebut tengah dikaji, namun tidak menutup kemungkinan tanah pengganti akan berada di wilayah Kabupaten Kediri. Pemkot Kediri sendiri menurut Katino, beberapa waktu lalu memang akan mencari di tanah di daerah dekat Kecamatan Pesantren. 

Wilayah ini berada di sebelah timur, dan berbatasan dengan Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. "Tidak menutup kemungkinan di daerah kabupaten yang terdekat dengan kota Kediri," tegas Katino. 

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Reza Darmawan mengungkapkan, dengan tanah pengganti masih di dekat kota Kediri, maka pengembangan kota Kediri juga semakin jelas dan tidak terpecah-pecah ke depannya. 

Reza berharap kesempatan ini bisa segera dipaparkan dengan jelas, hingga terjalin komunikasi yang positif dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dimana pengembangan kota juga selaras dengan penunjukan titik lokasi yang akan dikembangkan nanti. "Jangan sampai kita mendapatkan titik yang akhirnya kita sendiri tidak tahu pemanfaatan ke depannya," tegas Reza. 

Reza menuturkan saat ini ada tim kajian khusus dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang melakukan analisis pengembangan kota Kediri ke depan. Baik pengembangan pendidikan, barang dan jasa. Namun untuk memperbanyak opsi, eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri diharapkan tidak hanya menggandeng ITS tapi juga universitas lain. 

"Mungkin ada dua itu lebih bagus sehingga kita punya konsep pengembangan Kota Kediri, tidak hanya satu modul tetapi beberapa modul yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur pengembangan kota kiri ke depan," tambah Reza lagi. 

Reza menambahkan nantinya juga ada tim dari Pemerintah Kota Kediri untuk menampung pertanyaan warga yang terdampak pembangunan tol Kediri-Tulungagung. Hal itu agar warga yang terdampak benar-benar terfasilitasi jika terjadi kendala di lapangan. 

"Seperti keresahan jika ada yang tanahnya terkena setengah, ada yang terkena seperempat, halamannya juga begitu, tadi kita sudah juga sudah menanyakan. Dan ada aturan yang memperbolehkan warga untuk menyampaikan,"  tambah Reza lagi. 

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi A, DPRD Kota Kediri dari Partai Nasdem, Choirudin Mustofa. Menurutnya perlu segera ada kepastian lokasi. Selain itu harus dikaji dengan tepat manfaat dari  tol tersebut untuk warga kota Kediri."Tidak melupakan dampak sosial atau lingkungan pasca pembangunan," ungkapnya. 

Sementara itu dari pihak Pemkot Kediri, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Endang Kartika mengungkapkan pihak Pemkot belum mendapatkan informasi titik pasti karena penetapan lokasi atau penlok juga belum ada."Kita hanya mendapatkan kisi-kisinya sekitar mana, tapi titik fixnya itu yang belum," tutur Endang.

Proyek pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung  menurut rencana akan memiliki panjang 44,52 km dan berdampak pada warga di tiga wilayah, yakni Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Khusus di Kota Kediri terdapat setidaknya 1031 bidang warga yang berpotensi terdampak .(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.