Wakil Ketua DPD KNPI: Kota Tasikmalaya Darurat Geng Motor, Perlu Segera Bentuk Satgas

TIMESINDONESIA, TASIKMALAYA – Ulah gerombolan geng motor yang berbuat onar di sejumlah kawasan Kota Tasikmalaya menjadi perhatian dari berbagai pihak. Kapolresta dalam apel pagi beberapa hari yang lalu di Mapolres Tasikmalaya Kota yang menyatakan dengan yakin bahwa akan melakukan tindakan tegas yaitu tembak di tempat menjadi indikator bahwa keberadaan gang motor di Kota Tasikmalaya sudah mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Statemen Kapolres Tasikmalaya Kota yang ditujukan pada gerakan brutal geng motor yang terjadi di Kota Santri ini menjadi kode keras dari jajaran kepolisian untuk tidak memberi toleransi pada ulah gerombolan geng motor. Ketegasan Kapolres Tasikmalaya Kota mendapat sambutan dan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya.

Advertisement

Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya, M. Farid, S.IP menyebut jika langkah tembak di tempat hanya dilakukan ketika ulah geng motor tersebut mengancam dan membahayakan yang dapat menyebakan hilangnya nyawa orang/masyarakat, jika diluar itu menurutnya masih bisa dengan upaya-upaya lain yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami sangat sepakat dengan sikap kapolres, akan tetapi tindakan tembak di tempat ini ketika dalam kondisi ulah geng motor tersebut mengancam dan membahayakan yang kondisinya dapat menyebakan hilangnya nyawa orang/masyarakat, jika diluar itu saya kira masih bisa dengan upaya lain yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), walaupun ulah geng motor yang membuat resah dan menciptakan rasa ketidakamanan serta ketidaknyamanan masyarakat memang sudah terjadi bukan akhir-akhir ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak lama," terangnya kepada TIMES Indonesia, Kamis (10/11/2022).

Kondisi berlarut larut yang menggangu kenyamanan ini menurut Farid disebabkan karena belum adanya solusi konkrit yang terkonsep dan dan teritegrasi yang menjadi ikhtiar kolektif dari pemerintah seperti dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, ia menilai langkah yang sudah dilakukan masih belum maksimal dalam artian masih berjalan masing-masing.

"Langkah pemerintah saat ini hanya bersipat kasuistik yaitu ketika ada kejadian baru bereaksi alias reaksioner, kita belum melihat langkah-langkah prepentif atau pencegahan yang dilakukan, apalagi dilakukan secara berjamaah atau kolektif. Pemkot dan instansi lainnya hanya membebankan kepada pihak kepolisian saja. Sikap pemerintah yang apatis menuruts saya akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan diluar koridor hukum bahkan bisa saja main hakim sendiri. Tanpa disadari pemerintah tidak melakukan edukasi bagi masyarakat dalam upaya menangkal geng motor dan sikap itu pun bisa dinilai sebagai bentuk pembiaran," tandasnya.

Farid berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil sikap untuk berkolaborasi dengan instrumen pemerintah lainnya seperti jajaran Polres Tasikmalaya Kota serta menginstrukskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawahnya untuk berintegrasi membuat solusi yang bersipat langkah-langkah prepentif, apalagi dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan yang ada di Kota Tasikmalaya mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat ke-RT-an. 

"Langkah tersebut bisa dilakukan seperti membuat Satgas geng motor yang didalamnya di isi oleh dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pemudan dan olahraga, Kesbangpol dan TNI serta pihak kepolisian. Satgas ini bekerja dengan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Tasikmalaya terutama di tingkat SMP dan SMA, karena tidak dipungkiri pelaku geng motor ini kebanyakan di usia sekolah," harapnya. 

Farid menambahkan untuk mengindentifikasinya geng motor menurutnya tidak begitu sulit karena menurutnya pelaku geng motor ini rata-rata kondisi motornya berknalpot bising, tidak menggunakan plat nomor serta fisik unit kendara purutul (aksesoris motor sesuai pabrikan dicopot).

Untuk dilevel bawah (lingkungan) menurut Farid dapat menggandeng organisasi keagamaan/DKM, organisasi masyarakat serta organisasi pemuda untuk melakukan penyuluhan ke majlis taklim dilingkungan masing-masing kepada para pemuda dan anak usia sekolah termasuk dengan mengidentifikasi kendaraan-kendaraan bermotor dan mengaktifkan kembali jiwa gotong rorong dengan budaya siskamling dengan ronda malam.

Hal senada diungkapkan pula oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Ujang Muhaemin, dirinya merespon positif pembentukkan satgas geng motor, namun menurutnya pembentukkan tersebut haruslah memiliki dasar yang kuat dan terigrasi dengan seluruh unsur, hal ini menurutnya perlu dilakukan agar setiap unsur memiliki tugas dan fungsi masing masing.

"Kami sangat menyambut baik, apalagi 19 RW wilayah kami ada di perkotaan yang sangat padat penduduknya dan wilayah yang luas, satgas ini perlu dibentuk dengan memberikan surat keputusan pembentukkan, bahkan kalau bisa SK tersebut dibentuk sampai ke tingkat ke-RW-an," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.