Highlight Desember, Ditjen Pajak Surabaya Blokir 140 Rekening Wajib Pajak 

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Kanwil DJP Jawa Timur I beserta 13 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya atau Ditjen Pajak Surabaya melakukan pemblokiran serentak terhadap 140 rekening wajib pajak di Kota Surabaya sejak 1 Desember 2022.

Pemblokiran Serentak ini dilakukan pada 14 (empat belas) Bank, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (PERSERO), PT Bank Commonwealth, PT Bank NEO Commerce Tbk, PT Bank Nationalobu Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mayapada Internatinal Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT PAN Indonesia Bank Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Advertisement

“Pelaksanaan blokir serentak dilaksanakan oleh para Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di 13 Kantor Pelayanan Pajak didampingi oleh Bidang Penyidikan dan Penagihan Kanwil DJP Jatim I terhadap nilai tunggakan pajak sebesar Rp69,6 miliar," ungkap John Hutagaol, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Senin (12/12/2022). 

Pemblokiran adalah salah satu upaya penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN). John menegaskan, sebelum tindakan blokir telah dilakukan pengiriman Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa dan langkah-langkah persuasif agar Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajaknya, baik dengan cara mengangsur atau mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Namun sampai batas waktu berakhir, Wajib Pajak hingga sekarang belum menyelesaikan tunggakan pajaknya sampai akhirnya dilakukan kegiatan blokir," tambah John Hutagaol.

"Jika hal wajib pajak kooperatif untuk menyetorkan pajak yang seharusnya disetor maka Ditjen Pajak tidak sampai melakukan upaya penagihan aktif sampai melakukan blokir. Namun apabila rekening wajib pajak telah diblokir, bukan serta merta tidak dapat digunakan lagi. Dalam PMK 189/2020 diatur bahwa rekening wajib pajak dapat dibuka kembali jika telah melunasi utang pajaknya," sambungnya lebih lanjut. 

PN Surabaya Jatuhkan Vonis Pidana Pajak

Selain melakukan pemblokiran rekening wajib pajak, upaya Kanwil DJP Jawa Timur I dalam menangani permasalahan perpajakan di ranah hukum juga turut membuahkan hasil pada Desember ini. 

Karena baru-baru ini, Pengadilan Negeri Surabaya telah membacakan putusan yang dilakukan secara hybrid terhadap kasus tindak pidana perpajakan atas Terdakwa SS dan ABD di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kedua Terdakwa diputus melakukan tindak pidana perpajakan berupa turut serta dengan sengaja telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut dan turut serta dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui PT STP. 

Kasus ini merupakan kasus yang ditangani oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. 

Sidang pembacaan hasil putusan ini membuktikan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I secara terus-menerus dan konsisten melakukan upaya terbaik dalam penanganan dan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.