Banyuwangi Terpilih Jadi Pilot Project Perhutanan Sosial NU

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Banyuwangi, Jawa Timur terpilih sebagai pilot project atau proyek percontohan dalam realisasi Program Perhutanan Sosial. Hasil ini berkat kegigihan masyarakat dalam berjuang untuk mendapat ijin kelola perhutanan sosial.

Bertempat di Posko Laskar Hijau yang berada di pinggiran hutan dusun Plantaran, desa Bayu, kecamatan Songgon, Banyuwangi, puluhan pengurus petani hutan dari berbagai wilayah di Bumi Blambangan berkumpul dan berdiskusi penuh akrab.

Advertisement

Ya, mereka sedang bertukar pikiran terkait Program Perhutanan Sosial bersama Tim Percepatan Program Prioritas Perhutanan Sosial Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (TPPP Perhutsos PBNU) yang diwakili oleh A'ak Abdullah Al-Kudus.

Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari PT. Sang Hyang Seri dan Pupuk Kaltim sebagai mitra kerjasama untuk program budidaya padi dan jagung. Selain itu hadir pula pendamping Perhutanan Sosial NU untuk kabupaten Banyuwangi, Tedjo Ahmad Rifa'i dan Lukman Hakim.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Wakil Ketua Umum PBNU dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK di Jakarta 17 November 2022 lalu.

Sehingga, usaha Perhutanan Sosial (KUPS) warga Nahdliyin telah mendapatkan Persetujuan atau Izin Perhutanan Sosial dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha.

Melalui Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, PBNU berkomitmen untuk menjadikan program perhutanan sosial sebagai wadah pemberdayaan warga nahdliyin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan huta sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha atau kewirausahaan Kelompok.

Dalam aksinya, NU akan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang akan mengajukan Persetujuan atau Izin Perhutanan Sosial di berbagai wilayah di Indonesia.

"Melalui program ini, NU ingin memastikan bahwa warga nahdliyin yang punya ijin mengelola perhutanan sosial memiliki akses pembiayaan dan perlindungan resiko," kata Gus A'ak, Minggu (15/1/2023).

Selain itu, masih Gus A'ak, tujuan dari program ini pun adalah memberikan kemudahan warga nahdliyin agar kebutuhan bibit, pupuk, obat-obatan dapat terpenuhi dan pembelian hasil panen yang adil.

Untuk tahun pertama, program ini sengaja dimulai dari Banyuwangi karena terinspirasi oleh perjuangan warga di Banyuwangi dalam mendapatkan ijin kelola Perhutanan Sosial.

Wilayah yang dipilih menjadi pilot project dari program ini adalah KTH Barurejo Rahayu Makmur, di desa Barurejo, kecamatan Siliragung, KTH Bayu Mandiri, di desa Bayu, kecamatan Songgon dan KTH Tambak Agung, di desa Ringinagung, kecamatan Pesanggaran dengan total luas lahan kurang lebih 5000 hektar.

Selanjutnya program Perhutanan Sosial ini akan dikembangkan di wilayah lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.