Warga Blitar Selatan Tuntut Pemerataan Pembangunan 

TIMESINDONESIA, BLITAR – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat (AMBSM) bersama elemen Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Senin (16/1/2023). Mereka menuntut pembangunan infrastruktur berkualitas secara merata di Blitar selatan. 

M Triyanto dari Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) mengatakan, pihaknya meminta Pemkab Blitar untuk tidak menganaktirikan Blitar selatan. Yaitu harus ada upaya kongkrit menyelesaikan masalah infrastruktur di Blitar selatan.

Menurut Triyanto kekuatan APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2022 saja sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 ini Rp 2,4 triliun.

Sehingga, Pihaknya juga menuntut pelaksanaan pembangunan di Blitar selatan tanpa KKN, pelaksanaan visi misi Bupati Blitar 2021-2024 dengan konsisten dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. 

"Kalau memang Pemkab Blitar tidak mampu menyelesaikan masalah infratruktur di Blitar selatan. Jangan salahkan warga dari 7 kecamatan menuntut pemekaran, menjadi Kabupaten Blitar Selatan," kata Triyanto.

Triyanto menegaskan pemekaran adalah hal lumrah di suatu daerah. Karena menurutnya, wacana pemekaran provinsi di Jawa Timur juga ada yakni Provinsi Madura, Mataraman dan Blambangan. Demikian juga di Bandung Jawa Barat, serta di Papua. 

Oleh karena itu Triyanto memberikan 2 pilihan kepada Pemkab Blitar, dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Yakni menandatangani paktaintegritas atau menyetujui pemekaran.

 "Silahkan dipilih, karena warga Blitar selatan sudah lelah selama beberapa tahun ini hanya diberikan janji," tambahnya.

Dalam Unjuk rasa itu, massa datang dari 7 kecamatan di Blitar selatan. Yaitu dari Kecamatan Wates, Binangun, Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Sutojayan dan Kademangan. Menurut Triyanto, Blitar selatan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pemekaran apalagi sudah ada puskesmas dan polsek.

"Tinggal persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Blitar, maka Blitar selatan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pemekaran," lanjutnya.

Tak berselang lama, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib menemui massa. Wabup Rahmat mewakili Bupati Blitar Rini Syarifah langsung merespon tuntutan massa untuk menandatangani pakta integritas.

"Saya sangat setuju dan akan tandatangan, karena justru berterima kasih dengan kedatangan jenengan semua bisa memberikan masukan untuk pembangunan Blitar selatan," tutur Wabup Rahmat.

Wabup Rahmat dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar sepakat perbandingan alokasi anggaran 70:30 untuk Blitar selatan. Kesepakatan itu tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Wabup Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, langsung di hadapan aksi ribuan massa.

Adapun isi pakta integritas tersebut yaitu tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak melakukan politik uang pada Pilkada 2024, mendukung pendidikan dan pencegahan anti korupsi, patuh melaporkan LHKPN dan menolak segala bentuk gratifikasi, membuat visi misi anti korupsi, bergaya hidup sederhana, merakyat dan berani bertanggungjawab terhadap setiap keputusan. Serta siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang ada, jika melanggar pakta integritas ini. 

"Kan sudah disepakati oleh Ketua DPRD anggaran 30:70 untuk Blitar selatan. InsyaAllah gak lah (pemekaran) itu, kan kita juga punya keterwakilan di DPR RI jadi tidak perlu ada pemekaran," tegas Wabup Rahmat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menjelaskan, pihaknya sudah meminta alokasi anggaran 20:80 untuk Blitar selatan di APBD 2023. Namun disepakati 30:70. Menurutnya, meskipun anggarannya terlihat besar. Pembangunan infrastruktur di Blitar selatan memerlukan biaya yang sangat mahal.

"Pembangunan infrastruktur di Blitar Selatan harus dengan cor beton bertulang yang biayanya sangat mahal. dimana Rp 1 miliar hanya untuk jalan sepanjang 700 meter," urainya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement