Pupuk Bersubsidi Langka, Wakil Ketua DPRD Pacitan Minta Petani Beralih ke Pupuk Kandang

TIMESINDONESIA, PACITAN – Kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini tengah dikeluhkan petani. Mengatasi hal itu, Wakil Ketua DPRD Pacitan, Eko Setyo Ranu meminta petani beralih ke pupuk kandang. 

"Sebenarnya, masalah ini sudah lama, pemerintah memang secara bertahap mengurangi pupuk bersubsidi," katanya, Kamis (19/1/2023). 

Menurut Eko, adanya pengurangan stok pupuk berbahan kimia itu bukan tanpa alasan. Namun belakangan justru kian berdampak negatif pada kontur tanah sehingga menjadi ketergantungan yang berkepanjangan. 

Daftar alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan tahun 2023 di Pacitan.

"Kenapa? Karena kontur tanah kita ini sudah tidak sesuai kalau dipupuk terus. Mindset orang menjadi kecanduan pupuk subsidi. Padahal  justru meracuni," terangnya. 

Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Pacitan itu menyebut, akibat kontur tanah yang semakin rusak membuat produktivitas pertanian di beberapa wilayah pegunungan semakin merosot. 

"Artinya begini, lama-lama tanah jadi keras, produktivitas pertaniannya sekarang turun sekitar 70 persen, banyak tanaman yang gagal panen karena tidak subur," jelas Eko. 

Terkait adanya keterlambatan alokasi pupuk bersubsidi, ia mengakui bahwa beberapa temuan di lapangan justru disebabkan lantaran oknum kelompok tani yang dinilai kurang tertib dalam hal administrasi, pendataan maupun pemetaan prioritas pemakaian. 

Meski pupuk nonsubsidi cukup bisa dijadikan salah satu solusi, namun jika dibandingkan dengan pupuk subsidi secara kualitas jauh lebih bagus.

Belum lagi menjadi dilematis semisal petani beralih kepada pupuk kandang, sisi lain mereka menggantungkan kebutuhan pokok dari hasil pertanian. 

"Saya imbau petani jangan melupakan pupuk kandang, walau pun dipupuk pakai Urea dan TS, tapi harus bisa mengurangi, saya yakin 60 persen penduduk pelihara ayam, kambing dan sapi," pinta Eko Setyo Ranu. 

Sementara itu, sesuai data dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan, Pamuji sejauh ini besaran pupuk subsidi yang diajukan kepada pemerintah tahun 2023 sebanyak 23 ribu ton, sedangkan jatah yang diterima hanya sekitar 14 ton atau separuhnya. 

Pembatasan pupuk bersubsidi sendiri diatur oleh Permentan Nomor 10 Tahun 2022 beserta 9 komoditas pertanian yang boleh diajukan. "Urea tahun 2023 ini kami mengajukan 23 ribu ton, ternyata dapatnya hanya 14 ribu ton. Kalau NPK sekitar 8 ton," katanya. 

Di samping itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada petani untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri dengan sumber daya yang ada untuk kebaikan kontur tanah jangka panjang.  "Kami terus berupaya, namun belum maksimal," pungkas Pamuji. 

Dengan demikian, adanya pengurangan pupuk bersubsidi dari pemerintah secara bertahap memiliki harapan agar masyarakat petani, termasuk Kabupaten Pacitan beralih ke pupuk kandang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement