Gresik Jadi Sasaran Program PTSL Partisipasi Masyarakat

TIMESINDONESIA, GRESIK – Berhasil dalam menjalankan reforma agraria, BPN Gresik mendapatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat (PTSL-PM). Dalam pelaksanaannya, anggaran bersumber dari Bank Dunia.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman bank dunia dalam rangka pelaksanaan program dengan metode partisipasi masyarakat yang kemudian dikenal dengan PTSL-PM.

Advertisement

Kepala BPN Gresik, Asep Heri mengatakan,  pada tahun 2023 ini, sasaran PTSL-PM terlaksana di Kecamatan Kebomas, Wringinanom dan Kedamean dengan target 30 ribu bidang tanah.

"Ini bagian dari percepatan Gresik Kabupaten Lengkap pada akhir tahun. Tergetnya 30 ribu bidang tanah bersertifikat," katanya, Sabtu (21/1/2023).

Asep menuturkan, program PTSL berbasis partisipasi masyarakat ini melibatkan 6 sampai 10 unsur masyarakat dari unsur perangkat desa, tokoh agama, pemuda serta gender perempuan. 

Pelibatan unsur masyarakat dalam administrasi pertanahan, ungkap Asep sebagai bentuk pemberdayaan. Mereka bertugas dalam pengumpulan data pertanahan (Puldatan) yang biasa dilakukan oleh petugasn kantor pertanahan.

"Jadi mereka membantu tugas tim, sebelum petugas dari unsur masyarakat ini akan kami latih sehingga bisa berkerja di lapangan, juga akan dibekali ilmu agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal," ujarnya.

Diungkapkan lebih jauh oleh Asep, kolaborasi yang dilakukan selama ini terbukti mempercepat capaian tanah yang bersertifikat. 

Selama beberapa tahun terakhir, kantor pertanahan menggandeng pemerintah daerah, TNI-Polri, mahasiswa serta organisasi masyarakat untuk menyukseskan program strategis nasional.

Pola PTSL-PM Lanjutan PTPR Pertama di Indonesia

Asep yakin, program PTSL-PM ini akan berhasil. Apalagi, tahun 2022, BPN Gresik menjadi pilot projek program Pemetaan Tematik Pertanahan Ruang (PTPR).

"Jadi pola PTSL-PM dengan PTPR yang pertama di Indonesia, kami yakin bisa sukses di Gresik," ujarnya.

Pembuatan PTPR itu berpusat di 4 kecamatan dengan 72 desa atau kelurahan didalamnya dengan total 153 ribu bidang.

Lokasi PTPR akan didorong peningkatan kualitas data di bidang pertanahan, BPN Gresik juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahaan.

"Pembuatan PTPR yang mulai disosialisasikan hari ini merupakan pilot project nasional dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Gresik Kabupaten Lengkap tahun 2022," tambahnya.

Asep menegaslan, sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. 

BPN Gresik pada akhir 2023 Gresik menjadi kabupaten lengkap. Artinya, seluruh bidang tanah warga Kota Pudak sudah terpetakan, terukur dan bersertifikat.

"Itu targetnya, semoga bisa terlaksana dan kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder lainnya untuk mempercepat pelaksanaannya," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.