MUI Minta Pemerintah dan DPR RI Kaji Kembali Kenaikan Biaya Haji

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deding Ishak, meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji lagi kenaikan biaya haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang mencapai Rp69juta. 

Deding Ishak menilai kenaikan itu tidak adil karena dibebankan kepada calon jemaah haji.

Seharusnya, kata Deding, pemerintah mencari solusi cerdas tanpa memberatkan calon jemaah haji seperti memperpendek masa tinggal jamaah dari 40 hari menjadi 25 hari, sehingga dapat menurunkan beban biaya lainnya seperti konsumsi, akomodasi dan transportasi.

 Oleh sebab itulah Deding meminta Pemerintah Cq Kemenag dan Komisi VIII DPR RI untuk mengkaji besaran kenaikan BIPIH tersebut. Menurutnya kenaikan itu tidak bijak karena kondisi ekonomi masyarakat kita belum pulih pasca pandemi.

 “Bayangkan saja kalau tahun kemarin (1443H/2022M) BIPIH sebesar Rp39juta kemudian tahun ini (1444H/2023M) naik menjadi Rp69juta, itu kenaikannya hampir dua kali lipat. Padahal selisih keberangkatannya hanya satu tahun. Seharusnya tidak sebesar itu sekalipun untuk kepentingan rasionalisasi dana haji,” katanya di Bandung, Senin (23/1/2023).

Terlebih menurut Deding yang juga mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, banyak jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun lalu terkendala oleh pembatasan kuota dan usia. 

Menurut Deding, karena adanya kebijakan pembatasan kuota hanya sekitar 50 persen dan pembatasan usia maksimal 65 tahun, menjadi tidak adil ketika mereka harus berangkat tahun ini dikenakan BIPIH Rp69juta.

"Kenaikan BIPIH yang dibebankan kepada jemaah tidak tepat dilaksanakan tahun ini. Saya Usul  kalaupun untuk kepentingan rasionalisasi agar dilakukan secara bertahap, dengan terlebih dahulu disosialisaikan kepada masyarakat” ungkap Deding.

Deding yang juga mantan Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah ini mengakui, komponen perjalanan ibadah haji seperti penerbangan, pemondokan dan catering senantiasa naik setiap tahunnya.

Hal itu pula yang mengakibatkan komponen perjalanan haji meningkat menjadi Rp98juta untuk setiap jamaahnya. Dengan pembayaran BIPIH hanya Rp39juta per jamaah seperti tahun lalu, penggunaan nilai manfaat dana haji akan semakin besar. 

Menurutnya, kalau penggunaan nilai manfaat terlalu besar, apalagi sampai menggerus dana pokok dari dana haji, tentu saja hal ini akan mengancam keberlangsungan atau kontinuitas penyelenggaraan ibadah haji. Karena bisa saja dana haji untuk jamaah yang akan berangkat 10-20 tahun yang akan datang terkuras habis.

"Maka itu diperlukan rasionalisasi, tentu yang tidak memberatkan calon jemaah misalnya dengan melakukan kenaikan (biaya haji) secara bertahap dan berkesinambungan sampai dana haji benar-benar berada di angka yang stabil,” ungkap Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement