Peristiwa Daerah Info Pemilu 2024

Baru Dilantik, Berikut Tugas Segera Dilaksanakan PPS Kabupaten Blitar

Selasa, 24 Januari 2023 - 17:25 | 21.70k
Suasana pelantikan PPS Se kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja Pemkab Blitar di Kanigoro, Selasa (24/1/2023). (Foto: Sholeh/Times Indonesia)
Suasana pelantikan PPS Se kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja Pemkab Blitar di Kanigoro, Selasa (24/1/2023). (Foto: Sholeh/Times Indonesia)
FOKUS

Info Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, BLITAR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar Hadi Santoso mengatakan ada sejumlah tugas yang segera dilaksanakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah dilantik. 

Namun yang paling dekat, menurutnya adalah melaksanakan tugas kelembagaan yakni berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai kebutuhan ruangan kesekretariatan PPS. Kemudian, PPS juga akan segera bertugas membantu pelaksanaan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih. 

Advertisement

"Karena nanti mulai tanggal 12 Februari 2023 kami akan melakukan pencocokan data pemilih untuk Pemilu 2024," katanya kepada wartawan saat pelantikan PPS Se kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja Pemkab Blitar di Kanigoro, Selasa (24/1/2023).

KPU Kabupaten Blitar hari melantik 744 PPS untuk Pemilu 2024. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso. Nampak hadir Wabup Blitar Rahmat Santoso untuk menyaksikan.

Hadi mengatakan, 744 anggota PPS Pemilu 2024 yang dilantik ini merupakan peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, tes tulis hingga tes wawancara. 

"Luar biasa sebenernya pendaftar PPS ini. Ada 3000 lebih. Kemudian ada seleksi yang ketat. Pada akhirnya hari ini kita lantik 744 anggota PPS," katanya.

di tempat yang sama, Wabup Blitar Rahmat Santoso meminta PPS untuk segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan kecamatan usai dilantik. Ia berharap, para PPS bisa menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh. Sehingga pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

"Saya juga berpesan kepada PPS untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) itu meminta agar PPS dapat segera memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Tidak hanya itu, ia juga mendorong PPS yang baru saja dilantik untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilih.

"Karena salah satu instrumen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES