Pernyataan Ketua DPRD Malut Terkait Aksi Nakes RSUD Chasan Boesoirie Menuai Kritik

TIMESINDONESIA, TERNATE – TIMESINDONESIA, TERNATE-  Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara (Ketua DPRD Malut), Kuntu Daut terkait aksi boikot ruang IGD oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie menuai polemik.

Meski aksi boikot tenaga nakes RSUD Chasan Boesoirie sudah berhenti, namun pernyataanya yang menyamakan aksi tersebut sebagai aksi komunis ditanggapi akademisi, LSM, OKP dan dari pihak nakes sendiri.

"Yang tega melakukan hal seperti begitu hanya komunis. Untuk itu, diharapkan agar para provokator yang terlibat harus diadili. Kami hanya sarankan ke Pak Gubernur, demonstrasi di IGD rumah sakit itu tidak boleh. Itu komunis boleh tempatkan di rumah sakit situ. Kalau ada provokator betul, harus tangkap mereka," ungkap Kuntu kepada sejumlah wartawan usai rapat pembahasan pembayaran TTP Nakes bersama Gubernur beberapa waku yang lalu.

Pihak nakes RSUD Chasan Boesoirie sudah membawa kasus ini ke ranah hukum.

Ifan Husni, salah satu perwakilan Nakes, mengatakan pihaknya sudah melaporkan Kuntu Daud ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut, pada Senin (23/1/2023) lalu terkait tindak pidana pencemaran nama baik atau kejahatan ITE.

“Menurut kami, komunis ini satu nama yang memang sangat keras apabila disebut dalam negara,” tuturnya.

Pembantu Unit 1 Subdit V Direktorat Ditreskrimsus Polda Malut, Iptu Angga Perdana Putra Wantono membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut.

“Laporan terkaitan dengan pencemaran nama baik di mana pelapor perwakilan dari pihak Nakes. Kemudian  statement pernyataan oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara,” ungkapnya.

Akademisi ikut sesalkan pernyataan Ketua DPRD Malut 

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Hendra Kasim Hendra Kasim ikut menyesalkan pernyataan politisi PDI Perjuangan tersebut.

Hendra menuturkan, sebagai pejabat Ketua DPRD harusnya bisa mendudukkan fungsi pengawasannya untuk menemukan solusi atas kasus tunggakan tunjangan tambahan penghasilan tenaga kesehatan tersebut. Bukan tambah ikut memperkeruh situasi.

Pernyataan Kuntu secara terbuka yang menyamakan aksi tenaga kesehatan dengan gerakan komunis, kata Hendra, semakin membuat rumit suasana.

“Ini pernyataan paling konyol yang disampaikan seorang Ketua DPRD. Pernyataan seperti ini tidak tepat keluar dari Ketua DPRD,” tegasnya menyesalkan.

Menurut Hendra, Badan Kehormatan DPRD Malut juga harus responsif terkait pernyataan anggota dewan tersebut.

TIMES Indonesia sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kuntu Daut terkait polemik yang terjadi saat ini. Namun sayang, Ketua DPRD Malut tersebut belum memberi komentar. Konfirmasi lewat telepon dan pesan singkat via Whatsaap juga tidak ditanggapi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement