DPRD Kota Probolinggo Minta OPD Kota Probolinggo Paparkan Sejumlah Proyek Tahun 2023

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Komisi III DPRD Kota Probolinggo, meminta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Probolinggo, Jawa Timur, memaparkan sejumlah proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD setempat, Rabu (8/2/2023).

Selain untuk mengetahui proyek-proyek apa saja yang akan dilaksanakan oleh OPD, juga untuk mengantisipasi proyek yang tidak selesai sesuai tenggat waktu di tahun sebelumnya. 

Advertisement

Dalam RDP itu, secara bergantian para kepala OPD menyampaikan program atau proyek fisik yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Komisi III menyebut ada kurang lebih 21 proyek fisik yang akan dilakukan dan yang masuk dalam tender atau layanan pengadaan secara elektronika atau LPSE. 

Dari 21 proyek yang melalui tender, yang terbanyak adalah dari Dinas PUPR PKP. Ada 17 proyek bakal dilakasanakan oleh Dinas PUPR PKP di tahun 2023 ini. 

Di antaranya pekerjaan perkerasan dan urugan lahan RSUD Ar-Rozy dan jalan akses keluar masuk gedung utilitas RSUD Ar-Rozy, pengadan dua unit lift pada RSUD Ar-Rozy (untuk pengunjung), rehabilitas Kantor Dispenduk Capil dalam Inspektorat, dan Rehabilitas Kantor Pemadaman Kebakaran (damkar) pada Satpol PP.

Proyek selanjutnya, pembangunan gedung pusat layanan darurat terpadu di halaman sisi timur Satpol PP, pembangunan aula dan ruang kelas Ponpes Zainullah Assalafi, pembangunan ruang aula, rehabilitas asrama tahfidz, dan rehabilitas asrama satriwati Ponpes An-Nur.

Kemudian pembangunan masjid baru Yayasan Roudotul Ulum Bayugiri, pembangunan ruang kelas asrama santri Ponpes Riyadlus Sholihin, rekontruksi atau peninggian Jalan Prof. Hamka, pembangunan jalan tembus Maramis-Gladak Serang, pembangunan kawasan Gladak Serang, dan pemeliharaan berkala Jalan Siaman, Jalan Tjut Nyak Dien, Jalan Jambu, Jalan Langsep, dan Jalan Bantul.

OPD berikutnya adalah Dinas Kesehatan dan P2KB. Dalam paparannya perwakilan Dinkes P2KB menyampaikan di tahun 2023 ini tidak ada proyek fisik melalui tender. Hanya saja ada pengadaan alat peralatan kesehatan, melalui e-katalog serta pemeliharaan gedung balai KB Kademangan senilai Rp 182 juta lebih. Mayangan yang menelan biaya Rp 210 juta lebih, KB Kedopok senilai Rp 182 juta lebih

Dari Bappeda Litbang juga memaparkan ada dua paket yang disampaikan. Di antaranya adalah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor permanen kerusakan ringan, dengan anggaran sebesar Rp 47 juta lebih. Kemudian pekerjaan pemeliharaan taman kerusakan ringan. Anggarannya Rp 2 juta lebih. Namun paket proyek tersebut tidak melalui proses lelang. 

Selanjutnya, RSUD dr. Moh Saleh, di mana pada 2023 ini, dengan menggunakan DBCHT akan melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang VIP, VVIP, kelas1,2,3. Dan ada pembangunan gedung baru untuk difungsikan sebagai pemindahan pelayanan gizi dan loundri. Selain itu juga ada pengadaan alat - alat penunjang kesehatan dengan melalui e-katalog.

Kemudian paparan OPD berikutnya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. PLT Kepala DLH, Rahcmadeta Antariksa menyampaikan ada tiga paket program pembangunan yang melalui proses lelang. Total anggarannya sekitar Rp 3,3 miliar lebih. Di antaranya, pemasangan lampu hias taman dan RTH. Total anggarannya sekitar Rp 1,13 miliar lebih. 

Kemudian, sebesar Rp 820 juta lebih untuk pemeliharaan taman sepanjang Jl. Soekarno-Hatta. Ada pula revitalisasi air mancur Bundaran Gladak Serang (Glaser) dengan anggaran Rp 1,4 M.

"Ini semua menggunakan dana alokasi umum atau DAU," papar Deta. 

Dinas Sosial dalam kesempatan itu memaparkan kepada Komisi III, bahwa di tahun 2023, tidak ada pembangunan fisik. Hanya saja ada perawatan gedung shelter, di Jalan Mastrip, Kanigaran Kota Probolinggo. 

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka memaparkan bahwa di tahun 2023 ini memiliki program pembangunan Polsek Kedopok yang pagu anggarannya bersumber dari dana bagi hasil, senilai Rp 2,91 miliar. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto menyampaikan, setelah mendengar penyampaian seluruh mitra kerjanya, ia dan anggota meminta agar setiap OPD segera membuat dokumen dan diserahkan pada bagian Barang dan Jasa, paling lambat Maret 2023. 

“Ini agar pengerjaan bisa dilakukan segera. Jangan kayak tahun kemarin, bulan November masih ada yang masuk proses tender. Pengerjaan hanya sebulan, dan akhirnya proyek tidak selesai,” kata Agus, dalam RDP DPRD Kota Probolinggo.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.