Reaktivasi Jalur KA Kota Banjar-Pangandaran, Pemkot Banjar Usulkan Stasiun Baru

TIMESINDONESIA, BANJAR – Rencana strategis terkait pengembangan wisata Pantai Pangandaran dengan reaktivasi rel kereta Kota Banjar-Pangandaran masih terus digulirkan Pemkot Banjar. 

Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, H Sony Harison menyampaikan bahwa rencana tersebut akan mendongkrak perekonomian di Kota Banjar apabila didukung dengan adanya Stasiun baru. 

Advertisement

"Terlebih kita ini tengah mengusulkan exit tol di Situbatu, diharapkan rencana reaktivasi rel Kereta ke Pangandaran dapat membuat Kota Banjar semakin berpotensi untuk menjadi daya tarik pengunjung mampir di Kota Banjar," ujar Sony saat ditemui di kantornya, Kamis (16/2/2023). 

Sony mengungkap rencana pengembangan kawasan dimana Pemerintah Kota Banjar akan mengusulkan untuk diadakannya Stasiun baru jika reaktivasi rel kembali dilakukan. 

"Dengan adanya stasiun baru, maka dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Rencananya akan kami usulkan di wilayah Sukarame dimana nantinya akan berimbas pada pergerakan ekonomi baru dari Stasiun induk ke Stasiun baru menuju pantai Pangandaran," terangnya. 

Sony menerangkan dengan adanya Stasiun baru, akan ada geliat perekonomian yang terjadi karena penumpang yang turun di stasiun induk akan menggunakan transportasi umum menuju Stasiun baru.

Dan jika diberikan jeda waktu yang cukup antara turun dari Stasiun induk dan naik di Stasiun baru maka akan memperkenalkan potensi yang ada di Kota Banjar. 

"Anggap saja ada jeda waktu 2 jam, pasti calon penumpang nantinya akan mencari makan dan minum di Kota Banjar, menggunakan ojeg atau transportasi umum di sini, belanja oleh-oleh atau bisa saja mengunjungi beberapa objek wisata terdekat sebelum naik di stasiun baru," paparnya. 

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono saat dihubungi melalui pesan Whatsapp mengatakan bahwa terkait sejauh mana proses reaktivasi rek Banjar-Pangandaran ada dalam kewenangan Balai Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 

"Jadi PT KAI dalam hal ini hanya sebagai operator sarana keretanya saja," ujarnya. 

Mahendro menegaskan bahwa untuk studi kelayakan dan yang lainnya sampai tahap pembuatan ada dalam kewenangan BTP Kemenhub.  "Ketika nanti sudah selesai baru diserahkan ke KAI," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.