Pemkab Probolinggo Refocusing Anggaran Rp 75 Miliar, Terbanyak untuk Gaji PPPK

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo, Jawa Timur, tengah melakukan refocusing anggaran di sejumlah organsiasi perangkat daerah atau OPD, sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/pmk.07/2022. Jumlah anggaran yang harus digeser mencapai Rp 75 miliar. Terbanyak untuk penggajian formasi PPPK.

Atas aturan yang diteken 27 Desember 2022 tersebut, sejumlah pos anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau DAU pada sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo, komposisinya harus diubah.

Advertisement

Saat ini, tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) setempat, telah mulai mengkaji anggaran refocusing tersebut.

“Jika nanti telah tuntas, akan menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang dibuat menjadi Perbup tentang perubahan penjabaran APBD," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina.

PMK nomor 212/pmk.07/2022, mengatur tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Di dalamnya disebut, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari lima hal. Yaitu penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.

Untuk Kabupaten Probolinggo, jumlah anggaran yang direfocusing sebesar Rp 75 miliar. Anggaran itu akan dialihkan pada sejumlah pos yang telah ditentukan dalam rumusan PMK tersebut.

"Anggaran di pendidikan, kesehatan dan sejumlah pos lainnya belum sesuai dengan PMK yang telah diatur. Karena ada rencana percepatan indikator kinerja daerah di kelima bidang itu," ujarnya.

Dalam proses refocusing, pemerintah daerah melakukan sejumlah penghitungan. Salah satunya seperti pada anggaran yang dapat dan tidak dapat digeser.

Refocusing itu tidak akan menyasar pada anggaran gaji, tunjangan dan belanja wajib yang mengikat. Melainkan dilakukan pada pengeluaran dan belanja pada pos kegiatan yang tak terlalu signifikan. Bukan dihapus, hanya pengurangan nilai saja.

"Misalnya perjalanan dinas, jika bisa dilakukan oleh 2 orang, kenapa harus 3 orang. Kalau bisa 2 hari kenapa harus 3 hari. Selektif. Akomodasi keluar daerah, kenapa harus hotel bintang, atau seperti seragam-seragam, dan kegiatan lainnya. Namun tidak boleh dihapus," katanya.

Apabila anggaran yang direfocusing belum sesuai dengan PMK 212/pmk.07/2022, maka terpaksa harus melakukan refocusing pada anggaran fisik dan non-fisik.

Terbanyak untuk Penggajian Formasi PPPK

Dari Rp 75 miliar anggaran di Kabupaten Probolinggo yang harus direfocusing berdasarkan PMK nomor 212/pmk.07/2022, bagian terbesar ada pada penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Lampiran PMK 212/pmk.07/2022 menyebutkan, bagian DAU penggajian formasi PPPK di Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 58,9 miliar. Dana itu digunakan untuk 1.184 formasi PPPK 2022, dan 1.256 formasi PPPK 2023.

Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022, dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 serta gaji dan tunjangan melekat Tunjangan Hari Raya.

Sedangkan Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023, dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat.

Adapunn dukungan pendanaan kelurahan dalam DAU 2023, ‘hanya’ sebesar Rp 1 miliar untuk lima kelurahan di Kabupaten Probolinggo.

Dewi Korina mentakan, refocusing harus dilakukan. Jika refocusing ini tidak dilakukan, anggaran DAU tidak akan dicairkan oleh pemerintah pusat.

"OPD mendukung adanya refocusing ini. Karena sejak dari awal, kita sudah komitmen, tentang pendidikan, kesehatan dan lainnya," paparnya perihal refocusing anggaran di tubuh Pemkab Probolinggo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.