KH Masdar Farid Mas'udi: NU Tidak Anti Politik Praktis

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi mengungkapkan bahwa PBNU tidak anti terhadap politik praktis.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Halaqoh Fiqih Siyasah dan Peradaban yang digelar oleh PAC ISNU Paciran, di TKBR Lamongan, Minggu (19/2/2023).

Advertisement

“Saya kira nggak (tidak anti politik praktis), itu mungkin dari jauh aja, karena Rais Aamnya toleran, Ketua Umumnya Gus Yahya juga sangat toleran, sehingga itu juga merembes ke bawah, artinya masyarakat di bawah juga tidak susah karena harus dituntut perbedaan. Bhineka Tunggal Ika itulah yang menjadi acuan kita dan sekaligus warga nahdliyin,” ujar Masdar Farid Mas’udi.

Kiai Masdar Farid Mas’udi juga menegaskan bahwa warga Nahdliyin tidak dipaksa untuk mendukung satu partai tertentu saja. Pasalnya, mengarahkan NU ke salah satu partai tertentu itu bisa berpotensi untuk menciptakan politik identitas baru.

“Warga NU tidak berada di satu partai saja. Beda partai itu lebih keras daripada beda madzhab. Karena setiap 5 tahun sekali kita menggelar Pemilu. Maka saya fikir, mengarahkan NU ke partai tertentu itu justru bisa menciptakan politik identitas baru,” kata Masdar Farid Mas’udi.

Oleh karena itu, agar masyarakat tidak kaku dalam berbangsa dan bernegara, Kiai Masdar menjelaskan, fikih siyasah dan peradaban ini sangat perlu difahami dan diterapkan oleh masyarakat secara lebih luas.

“Fiqih siyasah itu memang perlu untuk memajukan keilmuan umat dan mempersatukan bangsa kita yang begitu beraneka ragam. Motto kita juga Bhineka Tunggal Ika. Suku, ras, agama dan kearifan lokal yang ada tidak boleh malah memecah belah bangsa ini,” tandasnya.

Dirinya menambahkan, politik adalah sebuah fakta, yang dengan politik itu masyarakat atau bangsa bisa mendekatkan apa yang lebih maslahat dan bisa menjauhkan hal-hal yang merugikan. Ia menyebut, politik atau siyasah adalah keniscayaan bagi umat manusia.

“Fiqih peradaban akan menjadi ajang terbangunnya semacam konsensus baru bagi masyarakat Muslim dunia tentang suatu tata dunia baru yang berintikan kesetaraan mutlak bagi manusia dan warga negara yang didasarkan kepada teologi atau fiqih Islam,” bebernya.

Diungkapkan Kiai Masdar Farid Mas’udi, fiqih siyasah dan peradaban yang digaungkan oleh PBNU ini akan mampu meretas kesenjangan pemahaman antara teks fiqih Islam dengan realitas politik kekinian. Intinya, sistem pemerintahan hanyalah perantara (wasilah) untuk mendatangkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua warga.

“Apa yang menjadi realitas hari ini berupa beragamnya pemerintahan negara berpenduduk muslim di seluruh dunia merupakan sebuah ijtihad politik yang absah, baik yang menggunakan bentuk kerajaan atau monarki maupun republik. Sistem presidensial maupun parlementer,” paparnya.

“Pada intinya, orientasi utama politik Islam adalah mendatangkan kemaslahatan rakyat, dengan perantara (wasilah) sistem pemerintahan. Negara harus bisa menegakkan keadilan. Semua warga harus mendapatkan hak-haknya dan dilindungi agamanya, bahasanya, sukunya dan lainnya. Jangan sampai perbedaan menjadi pemecah persatuan bangsa,” tambahnya.

Lebih jauh Kiai Masdar memaparkan, dalam konsep negara bangsa (nation state), meski Indonesia secara formal bukan negara Islam, namun secara substansi Indonesia telah berlandaskan nilai-nilai Islam, hal itu sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila.

“Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia dan mayoritas NU. Warga indonesia ini 90 persennya adalah muslim. Indonesia menerapkan syuro bainahum dan menganut sistem demokrasi yang bernafaskan ajaran Islam,” ujarnya.

“Meski Indonesia tidak langsung menyebut dirinya dengan negara Islam, namun faktanya Indonesia ini negara yang islami. Masjid berdiri di semua daerah dan kota. Indonesia juga mendapat pengakuan dari negara lain sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar,” pungkas KH Masdar Farid Mas’udi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.