Bawa Traktor ke Pemkab, Petani Jombang Protes Susah Dapat BBM Subsidi

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Ada pemandangan berbeda di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada pagi hari ini, Selasa (21/2/2023) sekitar pukul 09.30 pagi tadi. 

Pasalnya, gedung berwarna putih megah yang berada di Jalan Wahid Hasyim itu digeruduk puluhan petani dengan mengendari traktor (alat membajak sawah). 

Advertisement

Tidak seperti biasanya, para petani di Jombang yang kesehariannya membajak di sawah, hari ini mereka ramai-ramai menuju Pemkab Jombang. 

Dalam pantauan TIMES Indonesia di lokasi, mereka tampak memakai baju dinas lengkap memakai capung secara ramai-ramai dan berjejer rapi mengendarai traktor menuju Kantor Pemkab Jombang. 

Pemandangan itu sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya telah memenuhi ruas jalan Wahid Hasyim. Sempat sedikit membuat ruas jalan itu menjadi macet. 

Ternyata hal tersebut mereka lakukan sebuah bentuk protes akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dijual di SPBU Jombang untuk kebutuhan membajak sawah. 

Parman (51) salah satu perani yang ikut dalam aksi tersebut mengaku kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar ketika hendak membeli ke SPBU. Menurutnya, BBM jenis itu merupakan kebutuhan pokok bagi petani disaat musim tanam. 

"Susah, banyak aturan dan sulit di Jombang ini, katanya subsidi untuk rakyat kecil tapi malah mempersulit rakyat kecil," keluh parman kepada TIMES Indonesia di lokasi. 

Sementara itu Hendro (35) koordinator lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut mengungkapkan dirinya dan puluhan petani sengaja mendatangi kantor Pemkab Jombang meminta Bupati Jombang mempermudah para petani untuk mendapatkan BBM subsidi. 

"Banyak aturan, padahal BBM subsidi ini diperuntukan bagi rakyat kecil seperti petani. Namun, kenyataannya masih banyak oknum SPBU di Jombang yang justu mempersulit petani untuk mendapatkan BBM subsidi," kata Hendro kepada awak media. 

Menurutnya, aturan tersebut sudah jelas ada dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014, aturan pembelian solar subsidi ini tidaklah rumit. Dan tidak membebani persyaratan yang rumit bagi petani. 

"Tapi prakteknya tidak seperti itu, harusnya petani cukup membawa KTP dan surat keterangan dari desa sudah cukup. Tapi ini masih disuruh membawa SPPT yang mempersulit petani," paparnya. 

Pihaknya mendesak agar Pemkab Jombang dalam hal ini Bupati Jombang Mundjidah Wahab bisa memfasilitasi para petani Jombang agar mudah mendapatkan BBM subsidi. 

"Kami mendesak agar Pemkab Jombang segera mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang mempermudah petani untuk memperoleh BBM subsidi," jelasnya. 

Jika tuntutan itu tidak terpenuh, para petani Jombang mengancam melakukan aksi turun jalan lagi dengan masa aksi yang lebih besar. 

"Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan dari Pemkab Jombang maka kami akan aksi kembali dengan massa lebih banyak lagi," tegas Hendro. 

Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor Pemkab Jombang. Akhirnya perwakilan dari para petani tersebut diperbolehkan masuk ke kantor. 

Di kantor Pemkab Jombang perwakilan petani ditemui oleh M. Saleh yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik Pemkab Jombang. 

Dalam hal ini M. Saleh mengungkapkan pihaknya menyatakan akan memfasilitasi tuntutan para petani. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Pemkab Jombang juga berjanji akan memberikan solusi terhadap persoalan petani dalam membeli solar bersubsidi. 

"Nanti kita panggil stakeholder terkait. Kami fasilitasi para petani dengan pihak pengusaha SPBU di Jombang," terangnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.