BPKP dan DPR RI Beri Pemahaman Literasi Keuangan pada Camat di Kabupaten Sidoarjo

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Anggota DPR RI Komisi XI Indah Kurnia berpesan kepada para Camat se-Kabupaten Sidoarjo agar selalu memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para Kepala Desa terutama mengenai literasi keuangan.

Menurutnya, hal ini bertujuan agar para kepala desa memahami dan mengerti tentang pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.

Pesan ini disampaikan Anggota DPR RI ini dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang digelar dikantor Pemkab Sidoarjo.

"Karena kurangnya literasi atau pengetahuan, maka banyak anggaran yang tidak digunakan atau digunakan tapi tidak tepat sasaran. Maka kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman atau literasi kepada mereka (kepala desa). Tentu saja dengan kapasitas kita masing-masing," kata Indah Kurnia,Sabtu (18/3/2023).

Indah menambahkan jika Komisi XI DPR RI sangat serius dalam memberikan literasi keuangan kepada semua pihak terutama para Kepala Desa.

Selain itu dirinya juga mendorong kemajuan yang ada di desa terutama dalam bidang perekonomian. Hal itu sesuai dengan bidang serta ruang lingkup kerjanya yang berada di Komisi XI DPR RI (bidang perencanaan pembangunan, keuangan, dan perbankan). 

Setelah beberapa waktu lalu mengundang puluhan kepala desa untuk membicarakan mengenai potensi perekonomian desa untuk mengatasi inflasi, kini Indah bersama para camat Pemkab Sidoarjo berdiskusi, berbincang mengenai Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa.

"Sebab semakin tinggi tingkat literasi keuangan suatu bangsa sangat korelatif dengan kesejahteraan bangsa," ungkap Indah Kurnia didampingi Sekda Kebupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto.

Hal senada juga disampaikan, Andjar Surjadianto selaku Pejabat Sekda Pemkab Sidoarjo mengungkapkan jika secara umum pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada kepala desa, namun tentu saja dengan seni (metode) yang bervariasi.

 "Secara teknis pengetahuan akuntansi dari para kepala desa itu kan tidak sebagus akuntan yang sebenarnya, maka para camat juga hanya memberikan kulit2nya saja", ungkapnya.

Anjar mengakui bahwa masih banyak kepala desa yang masih belum memahami dengan benar mekanisme pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal administrasinya. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah memasukkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) pada rekening desa.

 "Sewa TKD ini tidak semua desa memasukkannya pada rekening desa, ini yang harus kita luruskan. Kalo ini terjadi secara masif ini bisa jadi temuan," jelasnya.

Anjar mengakui jika mekanisme pembelanjaan dengan pembayaran secara non tunai yang masih belum berjalan maksimal. 

"Mekanisme non tunai tidak maksimal, pencatatan transaksi tidak tertib. Masih saja terjadi kelebihan belanja material dan upah kerja. Hal ini terjadi karena SPI (Sistem Pengawasan Internal) tidak berjalan," keluhnya.

Sementara itu, Akhmad Bashori dari BPKP menegaskan jika beberapa poin mengenai pengelolaan keuangan desa ke depan yang harus dipahami Pemerintah Desa yakni; Terwujudnya sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan di Daerah.

Kedua, adanya kebijakan Desa berbasis data. Ketiga, Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa. Dan yang Keempat yakni Meningkatnya daya dukung Desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

"Literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa harus benar-benar dikuasai dan di pahami Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo," tegasnya 

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo ini dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia.

Selain dihadiri Camat dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo juga dihadiri Sekda Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto, Asisten Pemerintahan & Kesra Mohammad Ainur Rahman, Probo Agus Sunarno dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Evi Wahyu Harini dari Inspektorat.

Dua pejabat BPKP juga turut hadir sebagai narasumber pada acara bersama Komisi XI DPR RI dan pemangku jabatan Kabupaten Sidoarjo tersebut yaitu Akhmad Basori dan Teguh Harjanto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement