Polemik Museum The Mummy, DPRD Kota Banjar Panggil Direktur dan Pengelola BWP

BANJAR – Kisruh pembangunan Museum The Mummy di Banjar Waterpark kini memasuki agenda pemanggilan Direktur dan pengelola BWP oleh DPRD Kota Banjar, Rabu (5/4/2023).

Menindaklanjuti kontroversi patung Firaun yang akan dipajang sebagai ikon Museum The Mummy, Dadan selaku Manager PT Maju Jaya menyadari kelemahannya karena sebelumnya tak melakukan koordinasi maupun sosialisasi.

Kendati demikian, pria berkepala pelontos ini menjabarkan bahwa tujuan patung Firaun tersebut merupakan wahana edukasi yang diharapkan dapat memperkuat akidah.

"Firaun ini ada dalam pelajaran sejarah yang sangat fenomenal dalam perjalanan Islam. Kami disini menampilkannya sebagai wahana edukasi saja dengan tujuan memperkuat akidah bukan merusak akidah," tandasnya.

Pameran patung Firaun di Museum The Mummy ini, terang Dadan, sudah dilaksanakan di beberapa kota yang ada di Indonesia sehingga pihaknya mendapatkan ide untuk mengembangkan Museum The Mummy di Kota Banjar sebagai wahana edukasi.

Pemilihan dekorasi Sphinx dan Abu Simble di depan Museum, kata Dadan, hanya properti pendukung yang menceritakan sejarah Nabi Musa dan Firaun yang memiliki korelasi dengan konten didalamnya.

"Dengan begitu masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengingat Sphinx yang sudah ada sejak jaman Nabi Yusuf dan tidak dihancurkan," jelasnya.

Memimpin rapat dengar pendapat, Jojo Juarno, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar menyayangkan bahwa program yang diangkat BWP tanpa ada koordinasi dengan DPRD.

"Harapan saya kalau ingin melaksanakan jejak pendapat umum, paling tidak vendor harus hadir agar persoalan dan polemik yang terjadi di masyarakat lebih jelas," katanya.

Pihaknya sebagai penyelenggara pemerintah mengatakan bahwa hal ini harus serius di sikapi karena walaupun ini untuk mendongkrak BWP, tapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dah jangan sampai menimbulkan polemik.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Asep Saeful Rohmat dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa progres revitalisasi BWP sejak awal ingin berkomunikasi dengan PLT Direktur BWP dan pihak ketiga.

"Tapi ternyata Direktur BWP sebagai kadispora, bermitra dengan Komisi I, II dan III. Sehingga saat ini kami panggil dimana Komisi II merasa kehilangan momentum yang luar biasa," tegasnya.

Dari tahun 2019, tutur Asep, kaitan ikhtiar bersama untuk menyelamatkan BWP yang memakan anggaran puluhan miliar yang kemudian mangkrak.

"Tapi karena pandemi, kita tak ada kegiatan dan saat ini baru kami tahu bahwa ada pembangunan The Mummy," ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya meminta perencanaan yang akan dilaksanakan pihak ketiga tapi sampai saat ini Komisi II belum menerimanya.

"Kami sempat mengadakan komunikasi tapi dari PT Maju Jaya tidak ada yang menghadiri. Kami sangat menyayangkan tidak kooperatifnya BWP sebagai Mitra kerja Komisi II kendati MoU yang ada sempat adendum berapa kali karena pandemi," paparnya.

Asep mengaku kaget karena selalu anggota DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat setelah viralnya video penolakan di akun media sosial tiktok.

"Catatan bagi kami, kendati betul tujuannya untuk edukasi, tapi siapa yang bisa mempertanggungjawabkan manakala penolakan itu terjadi? Harus ada solusi bersama agar dapat menyampaikan pesan yang disampaikan pengelola kepada masyarakat yang menolak," jelasnya.

Asep mengusulkan agar pihak pengelola mempertimbangkan agar Museum The Mummy diganti dengan Museum Ka'bah.

"Jadi secara ikonik, jika berbicara secara edukasi pendidikan, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya. 

Ketua Komisi III, Cecep Sofian dalam kesempatan itu menyikapi paparan terkait tujuan The Mummy dari pengelola.

"Tujuannya baik, tapi kita harus melihat karakter masyarakat Kota Banjar yang dinamis ini. Paparan pengelola terkait dalil ulama tidak memiliki daya legitimasi jika hal sensitif dari penolakan-penolakan masyarakat tidak di perhatikan," katanya.

Ketika masih menghadirkan persoalan dimana media massa terus mengangkat persoalan ini artinya memang harus diselesaikan agar tidak terjadi kontradiktif ke depannya.

"Karena ini ada hal-hal yang bernuansa dengan keyakinan dan muncul pengecualian dalam hal tertentu. Kami mengusulkan pengelola meminta penjelasan atau Fatwa dari Majelis Ulama untuk memperbolehkannya dari sisi apa sebagai legitimasi pembangunan The Mummy," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya penjelasan dari majelis ulama dapat menjadi legitimasi yang Komprehensif dalam melanjutkan atau tidaknya Museum The Mummy di Banjar Waterpark. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.