Tenaga Kesehatan di Kota Banjar Tolak RUU Kesehatan

TIMESINDONESIA, BANJAR – Omnibus Law terkait RUU Kesehatan mendapat reaksi keras dari organisasi profesi tenaga kesehatan (Nakes) di Kota Banjar. Mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ramai menyuarakan penolakan ini.

Ketua IDI Kota Banjar, dr H Fuad Hanif SpS MKes, dengan tegas menolak RUU Kesehatan omnibus law apalagi ada poin dimana organisasi profesi baik IDI (dokter), PPNI (perawat), IAI (apoteker), IBI ( bidan) dan PDGI (dokter gigi) yang merupakan sebagai komunikasi dan kontrol semua profesi kesehatan akan dihilangkan. 

"Disini bahkan perlindungan hukum tidak ada bagi tenaga kesehatan dan masuknya tenaga  asing tanpa penyaringan yang ketat dikarenakan izin praktek yang sangat dipermudah," jelasnya, Selasa (9/5/2023).

Untuk itu, pihaknya menegaskan menolak RUU tersebut sampai kemenkes dan DPR merevisi kembali undang-undang kesehatan. 

"Kami terus menolak sampai merevisi seperti tidak dihapusnya organisasi profesi, terlebih IDI sudah 72 tahun. Tidak bisa dihapuskan begitu saja. Perlu dibicarakan kembali pihak kemenkes, DPR dan seluruh komponen kesehatan," ucapnya. 

Hal senada disampaikan Ketua PPNI Kota Banjar Dede Sudiono yang mengatakan alasan organisasi profesi nakes menolak RUU Kesehatan omnibus law. 

"Salah satunya untuk PPNI yaitu penghapusan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan," ungkapnya. 

Terkait permasalahan ketenagakerjaan, Wakil Wali Kota Banjar, H Nana Suryana secara terpisah menekankan agar para buruh dan perusahaan dapat sama-sama meningkatkan produktivitas. 

"Di Lapangan, buruh menuntut haknya lebih tinggi, sementara pengusaha juga ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya," katanya saat menghadiri kegiatan buruh di Aula Disnaker Kota Banjar. 

Nana menyebutkan bahwa satu solusi untuk ini yakni meningkatkan produktivitas karena jika produktivitasnya hebat, otomatis perusahaan pasti maju. 

"Pasalnya, buruh dengan perusahaan diibaratkan mitra yang saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme dalam hubungan industrial. Ketika perusahaan maju, secara tidak langsung kesejahteraan buruh akan lebih baik lagi. Jika produktivitasnya rendah, dan tuntutannya tinggi maka perusahaan yang mengalami kerugian," jelasnya. 

Nana berharap kedua belah pihak harus saling mendorong karena buruh dengan perusahaan mitra ibarat sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

"Tapi selalu terjadi permasalahan yaitu ketika butuh keberatan karena upah terlalu rendah. Begitupun sebaliknya dimana pengusaha merasa keberatan ketika upah naik," tuturnya. 

Atas  persoalan itu, pemerintah hadir dengan memberi pelatihan bagi para pekerja dengan meningkatkan skill yang hebat sehingga bisa bersaing. 

Dijelaskan Kepala Disnaker Kota Banjar, Sunarto, jumlah buruh di Kota Banjar yang terdata yakni laki-laki 6.361 orang, perempuan 3.558 orang dan disabilitas 5 orang sehingga total 9.924 orang.

"Data tersebut dari 145 perusahaan yang ada di Kota Banjar, mulai dari pabrik, dealer, perbankan, klinik dan lainnya," rincinya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement