Upayakan 42 Titik Blank Spot di Kabupaten Bondowoso Segera Bisa Akses Internet

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Dalam rangka mencapai status smart city. Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengupayakan agar titik-titik blank spot segera memiliki akses internet.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan menjalin nota kesepahaman dengan PLN Icon Plus.

Advertisement

Informasi dihimpun TIMES Indonesia, total ada 42 titik blank spot di Bumi Ki Ronggo.

General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Timur, Enrico Halomoan Batubara mengatakan, jangkauan layanan PLN Icon Plus bisa masuk ke wilayah terluar.

“Kemanapun ada tiang listrik. Maka disitu bisa mengaliri jaringan internet,” kata dia saat dikonfirmasi.

Menurutnya, melalui MoU ini desa yang masuk dalam blank spot, bisa segera mendapatkan akses internet yang memadai. 

Apalagi layanannya menggunakan kabel fiber optik, sehingga lebih tahan cuaca dan tidak tergantung medan. “Mau dibalik bukit pun, kualitasnya tetap sama,” jelas dia.

Program serupa sudah berjalan di Banyuwangi sejak beberapa tahun silam. Bahkan kabel fiber optik milik PLN Icon Plus sudah sampai di pegunungan Ijen. 

Dengan begitu, akan sangat mudah jika diteruskan ke desa yang ada di Bondowoso. 

Pihaknya pun juga sudah berhitung, di Kabupaten Bondowoso kurang lebih hanya membutuhkan 400 kilometer saja. 

Tarif yang harus dibayarkan pemerintah dalam sebulan untuk satu desa sekitar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta.

“Jauh dekat tarifnya tetap sama. Kenapa jauh dekat tarifnya sama supaya saling subsidi silang. Harganya sama karena dibantu oleh desa-desa yang ada di tengah kota,” imbuh dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bondowoso, Ghazal Rawan mengaku masih akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Demikian itu kata dia, untuk menentukan wilayah yang akan menjadi prioritas. 

Meskipun sebenarnya untuk wilayah blank spot sudah diketahui titiknya. “Harapannya 209 desa itu bisa kami jangkau semua,” jela dia.

Terkait anggaran pihaknya belum bisa memberikan penjelasan, sebab harus ada perjanjian kerja sama antara PT PLN Icon Plus dengan pemerintah. "Dengan desa seperti itu," jelas Ghazal.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.