Peristiwa Daerah

ICMI Jombang Dorong Penggunaan Dana Desa untuk Atasi Serangan Wereng Batang Coklat 

Rabu, 21 Juni 2023 - 21:11 | 115.13k
Gerakan Pengendalian WBC, Poktan Banjarejo Desa Kudubanjar Kec. Kudu, Kabupaten Jombang. (FOTO: ICMI Jombang for TIMES Indonesia)
Gerakan Pengendalian WBC, Poktan Banjarejo Desa Kudubanjar Kec. Kudu, Kabupaten Jombang. (FOTO: ICMI Jombang for TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Serangan hama wereng batang coklat (WBC) di Kabupaten Jombang makin meluas. Sampai pertengahan Juni 2023 luas serangan mencapai 170,47 Ha.

Dengan rincian kategori ringan (159,57 ha) dan sedang (10,9 ha). Serangan WBC ditemukan di 18 Kecamatan. Paling luas di Kecamatan Plandaan (35,5 ha), kemudian Mojoagung (29,5 ha), Mojowarno 22,7 ha, Jogoroto 15,3 ha, Jombang 11,4 ha,  Diwek 11,39 ha. 

Advertisement

Data ini terekam dalam Diskusi Dua Mingguan ICMI Jombang, yang mengangkat tema Jombang Solusi : Strategi Memutus Ledakan Wereng Batang Coklat, di Kedai Kopi Santri Mojosongo, Selasa (20/6/2023). 

Ahmad Yani anggota Divisi Pertanian ICMI Jombang mengatakan bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, karena WBC adalah salah satu OPT (organisme pengganggu tumbuhan) padi yang berbahaya. Perkembangan dan penyebarannya sangatlah cepat. Keberadaannya ada di pangkal batang sehingga relatif sulit terdeteksi jika petani tidak melakukan pengamatan secara teliti. 

"WBC juga bisa menyebabkan kerugian besar bahkan gagal panen apabila terlambat mengendalikan," kata Ahmad Yani, yang juga Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Jombang kepada TIMES Indonesia, Rabu (21/6/2023). 

Ahmad Yani sepakat agar WBC ini secepatnya diatasi sebab akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Meski begitu, pihaknya berharap langkah langkah mengatasi wereng tetap berpegang pada konsep Education for Suistainable Development (EFSD). Oleh karena itu penanggulangan WBC harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi 

"Makanya, Dinas Pertanian Jombang sudah bersurat kepada suluruh Camat untuk menggerakkan Pemdes dan warga agar mulai antisipasi penyebaran WBC lebih luas," paparnya. 

Sementara itu, Teguh Titah Wicaksono, pegiat pertanian ramah lingkungan yang sejak 2008 konsisten meninggalkan pestisida kimia, menerangkan bahwa penanganan WBC harus ekstra hati hati. 

Salah dalam proses pengendalian, maka fatal akibatnya. Kalau jenis dan dosis pemakaian pestisida tidak tepat, justru membuat tanaman semakin terserang. 

"Apalagi, karena situasi panik, seringkali petani menggunakan bermacam pestisida agar hama bisa secepatnya mati. Tapi justru tanaman padinya yang mati," ujar Teguh. 

Teguh menyarankan agar petani mulai meninggalkan pestisida atau bahan kimia sintetis, dan beralih menggunakan bahan alami seperti tembakau, daun sirsak, bawang putih yang merupakan bahan untuk membuat pestisida nabati. 

Didin Ahmad Sholahudin, Ketua ICMI Jombang sendiri berpendapat, demi mengurangi resiko kerugian di pihak petani, mendorong Desa untuk menggunakan Dana Desa (DD) atau Dana BERKADANG. 

"BERKADANG adalah program Bupati Jombang sejak tahun 2019 berupa bantuan keuangan khusus ke Desa untuk berbagai kebutuhan pembangunan desa, salah satunya untuk pengendalian OPT,” tuturnya. 

Hal senada disampaikan Evi Setyorini, Kabid Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Jombang. Ia menilai memang selama ini ada keraguan dari pihak desa dalam mengalokasikan DD untuk kegiatan pertanian. Perlu dorongan dari atas dalam hal ini DPMD tentang pengalokasian DD. Karena tidak semua desa menganggarkan dana BERKADANG untuk pengendalian OPT. Namun Desa tersebut bisa menggunakan Dana Desa (DD) untuk kegiatan pengendalian hama termasuk WBC. 

“Saya sudah cek aturannya yaitu : Peraturan Bupati Jombang No. 90 Th. 2022 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa di Kab. Jombang Th. 2023. Masuk di kegiatan penanggulangan bencana. Dalam pasal yang mengatur kebencanaan juga disebutkan soal pengendalian hama wereng dan hama yang lain. Dan kami mengarahkan desa agar selalu menganggarkan DD untuk kebencanaan. Kuncinya adalah desa menyelenggarakan Musdes (Musyawarah Desa) sebagai dasar untuk menggunakan DD. Melalui anggaran DD juga bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi untuk mendukung gerakan pengendalian WBC,"  jelas Evi. 

Memang selama ini ada keraguan dari pihak desa dalam mengalokasikan DD untuk kegiatan pertanian. Karenanya, ICMI Jombang dan seluruh stake holder pertanian harus mendorong aktif kepada pemerintah desa agar ada alokasi khusus DD dalam penanggulangan WBC. 

"Perlu sosialisasi aktif dan dorongan banyak pihak, karena ini semua demi menyelamatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Jombang," pungkasnya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES