TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bentrok panas yang dilakukan oleh warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat dari TNI, Polri dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan tersebut sudah mencuat sejak 2004. Saat ini, PT. Makmur Elok Graha jadi pihak swasta yang digadang pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Advertisement
Tahun ini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional. Itu sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi Rp 381 triliun pada tahun 2080.
Kawasan ini juga akan jadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Berdasarkan situs resmi BP Batam, proyek tersebut bakal memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan Pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Sejumlah warga terdampak harus rela direlokasi demi pembangunan proyek tersebut. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 dengan luas tanah 500 meter persegi.
Warga menolak keras hal itu. Penolakan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City tersebut pecah jadi bentrokan dengan aparat pada Kamis (7/9/2023) kemarin. Warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam.
Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tak kondusif. Akibatnya, banyak anak dibawa umur harus dilarikan ke rumah sakit akibat gas air mata yang dilakukan aparat karena terbawa angin.
Tak berhenti di situ, bentrok kembali pecah pada Senin (11/9/2023). Saat itu warga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam. Mereka juga meminta beberapa warga yang sebelumnya ditangkap oleh kepolisian untuk dibebaskan.
Dari video yang tersebut, massa melakukan demonstrasi amat keras. Kaca gedung BP pecah karena lemparan batu oleh warga. Sebanyak 26 personel aparat gabungan luka-luka. Selain batu, warga juga melempar kayu hingga molotov ke arah kantor BP Batam tersebut.
Presiden Jokowi Buka Suara
Presiden Jokowi buka suara soal bentrokan tersebut. Menurut Kepala Negara, hal itu terjadi karena bentuk komunikasi yang kurang baik dari aparat. Ia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," kata Presiden Jokowi belum lama ini kepada media.
Kata suami Iriana itu, sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk ganti rugi. Warga akan diberikan ganti lahan seluas 500 meter dengan bangunan tipe 45.
Namun, kebijakan itu tak tersampaikan dengan baik. Presiden Jokowi pun mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke bawa. "Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujarnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
