Pemerintahan Salwa-Irwan Dinilai Gagal Memimpin Birokrasi Bondowoso

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Pemerintahan Bupati Salwa Arifin dan Irwan Bachtiar Rahmat dinilai gagal memimpin birokrasi di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Hal itu diungkapkan dalam Pemandangan Umum Fraksi PKB dalam rapat Paripurna di DRPD Bondowoso, Kamis (14/9/2023) malam.

Advertisement

Ada beberapa indikator yang membuat F-PKB menilai pemerintahan Salwa-Irwan gagal memimpin birokrasi.

Diantaranya, menjelang pemerintahan yang tinggal menghitung jari, masih ada beberapa OPD yang belum memiliki kepala yang definitif atau masih dijabat Plt (pelaksana tugas).

Padahal OPD tersebut bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat dan jalannya pemerintahan.

Diantara OPD yang jabat Plt adalah Dinas Kesehatan, Bakesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Binamarga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) dan beberapa OPD lainnya.

Di satu sisi bupati dinilai lebih mengutamakan staf ahli ataupun Asisten untuk diisi pejabat definitif dan ini menjadi catatan minus bagi F-PKB.

Selain soal Plt tersebut, indikator lainnya adalah karut marut mutasi ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapatkan rekomendasi KASN dan Inspektorat Jawa Timur agar ratusan ASN dikembalikan. Bahkan dua ASN yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran mutasi diminta dicopot dari jabatannya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Tohari menjelaskan, pengisian jabatan di eselon II tidak jelas arahnya.

Sebab ada beberapa OPD besar yang membutuhkan pemimpin yang cakap dan mumpuni, ternyata dikosongkan dan hanya dijabat Plt.

Diantaranya BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Sebab penataan kepegawaian dimulai dari OPD ini.

"Tapi di sana, dari awal sampai sekarang sudah berapa Plt. Itu sudah berapa kali ganti Plt," kata dia.

Kemudian selanjutnya ada Dinas Kesehatan. OPD ini menjalankan tugas memberikan pelayanan yang sangat dasar yaitu kesehatan.

Namun kenyataannya juga hanya dijabat oleh beberapa kali Plt hingga saat ini.

Selanjutnya inspektorat. Menurutnya, setiap tahun pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapatkan catatan dari BPK terkait beberapa pelanggaran.

"Karena memang Inspektorat ini kekurangan personel, macem-macem lah. Tapi ini sudah beberapa kali di-Plt," jelas dia.

Sementara jabatan yang dinilai tidak terlalu penting, seperti asisten dan staf ahli, justru semuanya definitif.

"Ini kan arahnya kemana. Menjadi lucu kan. Sehingga ini yang selalu disoroti oleh F-PKB," jelas dia.

Maka tidak heran jika kemarin mendapatkan rekomendasi Inspektorat Jawa Timur dan KASN terkait kesalahan prosedur dalam mutasi ratusan ASN.

"Bagaimana mau bagus penataan kalau dipimpin seorang Plt," tegas dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.