Pemprov Bali Siapkan e-BRT, Solusi Transportasi Publik Ramah Lingkungan dan Lancar

TIMESINDONESIA, BALI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggandeng Australia yang telah bermitra dengan Millenium Challenge Corporation Amerika Serikat untuk mendukung proyek Bus Rapid Transit  (e-BRT) Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Proyek ini mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam mendukung komitmen penurunan emisi karbon melalui penggunaan energi bersih.

Advertisement

Salah satunya dengan bantuan pemerintah pusat dan lembaga donor dari sejumlah negara sahabat.

Dalam pertemuan perdananya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya  berharap proyek ini dapat mendongkrak minat masyarakat terhadap transportasi publik.

Ini disampaikannya saat membuka Joint Kick-Off Meeting Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (eBRT) dan Electric Vehicle Charging Point (EVCP), di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (18/0/2023).

"Adapun tujuannya tak lain demi meningkatkan akses terhadap transportasi umum yang terjangkau, berkelanjutan, dan aman di Bali," jabarnya.

Rencananya, proyek ini akan melakukan penilaian kelayakan, pengembangan kasus bisnis, dan desain infrastruktur awal pada dua koridor angkutan massal bus listrik dengan prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas transportasi umum bagi penduduk Bali.

Menurutnya, proyek ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali menuju emisi nol bersih pada tahun 2045.

Proyek e-BRT merupakan bagian dari Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan (SUMP) Sarbagita dan rencana aksi regional kendaraan Listrik Bali.

Pj Gubernur Bali mengapresiasi bantuan dari Millenium Challenge Corporation (MCC) yang telah memberikan komitmen pendanaan hibah Compact II untuk dua rencana proyek di Bali, yaitu Proyek Electric Vehicle Bus Rapid Transit (EV BRT) dan Electric Vehicle (EV) Infrastructure, yang dimulai dengan pelaksanaan kick-off meeting eBRT & EVCP serta dukungan pendanaan dalam pelaksanaan studi kelayakan melalui Millenium Change Account Indonesia II (MCAI-II) dan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

Selain SUMP Sarbagita, Australia juga mendukung Rencana Mobilitas Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulapan). Rencana Mobilitas Ulapan akan memberikan rencana induk dan penilaian pra-kelayakan untuk peningkatan mobilitas transportasi dan pejalan kaki di Ubud.

Mahendra Jaya menuturkan, banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Bali menyumbang angka kemacetan yang signifikan di Bali khususnya pada akses dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Begitu pun dengan jumlah kendaraan bermotor yang pertumbuhannya sangat tinggi di Bali.

“Kepala Bappeda lapor kepada saya yaitu jumlahnya sudah lebih dari 4,4 juta, jumlahnya sudah lebih banyak dari penduduk Bali,” ungkapnya.

Melalui kajian eBRT & EVCP, diharapkan dapat dilanjutkan dengan pilot project berupa hibah fisik armada bus listrik pada koridor rute terpilih, yang didukung pembangunan fasilitas pendukung.

Antara lain halte, pedestrian, park and ride, fasilitas feeder, layanan first miles and last miles dan fasilitas lainnya serta pembangunan sebaran EV Charging Station di sejumlah lokasi di Bali.

“Pengembangan pilot project EV Bus dan EV Charging ini juga diharapkan menjadi contoh pelayanan angkutan publik (EV Bus) yang ramah lingkungan dan dapat memicu peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan publik,” tambahnya.

Tim Stapleton, Minister Counsellor Economic, Investment, and Infrastructure, Kedutaan Besar Australia, Jakarta mengungkap bahwa Australia sangat senang dapat mendukung Pemerintah Indonesia.

"Tentunya ini untuk memperkuat transportasi umum yang berkelanjutan di Bali ini," katanya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Evan Maksum menyampaikan bahwa Menko Marves Luhut Pandjaitan telah memberikan arahan agar masalah kemacetan di Bali dapat segera diselesaikan khususnya di daerah sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Kalau Bali tidak ada penyelesaian di Ngurah Rai maka tahun 2026 ini sudah stuck karena sudah 26 juta yang masuk,” jelasnya.

Selain tetap mempertahankan adat, tradisi, budaya, dan lokal wisdom-nya, hal penting yang fundamental yang harus diselesaikan Pemprov Bali adalah peralihan menuju transportasi publik di Bali. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.