Forum Rektor di Kudus Buka Peluang Kampanye Pemilu 2024 di Kampus

TIMESINDONESIA, KUDUS – Empat perguruan tinggi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kini serius merespon perubahan peraturan terkait diperbolehkannya lembaga pendidikan tinggi sebagai ajang kampanye Pemilu 2024.

Sikap itu dituangkan melalui penyelenggaraan “Forum Rektor”, sebagai bentuk kesiapan kampus merespon terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20  tahun 2023 terkait kampanye di perguruan tinggi.

Advertisement

Forum Rektor ini meliputi empat perguruan tinggi yang ada di Kudus yakni Universitas Muria Kudus (UMK), Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan Itekes Cendikia Utama Kudus.

Agenda kegiatan yang diinisiasi UMK bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus ini digelar di ruang seminar Gedung J Lantai V UMK, Rabu (22/11/2023) sore.

Hadir dalam forum rektor ini, adalah Rektor UMK Darsono, Rektor UMKU Edy Soesanto, Rektor IAIN Kudus Abdurrohman Kasdi yang diwakili WR II Ahmad Supriyadi, dan Rektor Itekes Cendekia Utama Ilham Setyo Budi.

Forum Rektor juga melibatkan PWI Kudus, KPU dan Bawaslu dan 4 civitas akademika perguruan tinggi digelar di Gedung J Lantai V UMK. (Foto; Arif/TIMES Indonesia)

Rektor UMK Darsono mengatakan, forum rektor ini menjadi bentuk kesiapan kampus menyikapi terbitnya PKPU nomor 20  tahun 2023. Salah satunya yakni kampanye yang diperbolehkan di perguruan tinggi.

Dalam dialog yang dilakukan dalam forum itu, para pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta di Kudus sangat mendukung pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan di kampus. Apalagi, ketika aturan dalam PKPU tersebut dijalankan, tentunya akan memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa.

“Kami sebagai pimpinan perguruan tinggi siap untuk menyongsong tahun politik dengan baik. Ini akan jadi pendidikan politik bagi mahasiswa, dan mahasiswa juga bisa mengkritisi visi dan misi dari calon pemimpin mendatang,” ujar Darsono.

Menurut Darsono, tentunya pelaksanaan kampanye itu tetap mengedepankan ciri khas masing-masing kampus. Netralitas civitas akademika juga tetap dipegang teguh. Namun dengan tetap memberi ruang bagi kegiatan kampanye di lingkungan kampus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Dengan regulasi yang ada, kita buktikan bersama-sama untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi,” imbuhnya.

Pernyataan senada juga diungkapkan Rektor UMKU, Edy Soesanto. Ia mengaku sangat terbuka dan menyambut regulasi kampanye terbaru tersebut. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa kampanye di perguruan tinggi, secara tidak langsung menjadi ajang edukasi bagi seluruh civitas akademika, terutama mahasiswa.

“Kami sangat terbuka sekali, ini dalam rangka mencerdaskan sebagai pendidikan politik. Mahasiswa juga butuh ruang gerak dan ikut berperan aktif,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kudus Saiful Annas menambahkan, penyelenggaraan Forum Rektor sejalan dengan tujuan PWI. Yakni terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa, bernegara, serta kemerdekaan menyatakan pendapat.

“Di forum ini kita bisa lihat bagaimana respon kesiapan dari perguruan tinggi di Kudus. Dan tentunya dengan batasan-batasan tertentu sesuai dari petunjuk dari KPU dan Bawaslu yang hadir dalam kesempatan ini,” paparnya.

Dialog yang dilakukan dalam forum ini, para pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta di Kudus sangat mendukung pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan di kampus. Apalagi, ketika aturan dalam PKPU tersebut dijalankan, tentunya akan memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa.

Penyelenggaran forum rektor juga dihadiri Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faesol, serta Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan. Tak ketinggalan, Forum Rektor di Kabupaten Kudus ini juga menandatangani pakta integritas menyikapi tahapan Pemilu 2024. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.