Jokowi Ungkap Pengungsi Rohingya yang Makin Banyak, Ada Dugaan Kuat Motif TPPO

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan dugaan kuat terkait motif tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Dalam keterangannya melalui video resmi dari Istana pada Jumat (8/12/2023), Presiden RI Jokowi menyatakan telah menerima laporan mengenai peningkatan jumlah pengungsi Rohingya dan menyatakan adanya dugaan kuat terlibatnya jaringan TPPO dalam arus pengungsian tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak, yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini," katanya dilihat dari video resmi dari Istana, Jumat (8/12/2023).

Advertisement

Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO terkait masuknya pengungsi rohingya ke Tanah Air tersebut. "Pemerintah tegas akan menindak tegas pelaku TPPO," jelasnya.

Sementara ini, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, Indonesia akan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsian Rohingya ini.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ujar Presiden Jokowi.

Diketahui, di Indonesia saat ini sudah tercatat 1.478 orang pengungsi dari negara Myanmar tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah pengungsi Rohingya tersebut. Apalagi, kata dia, mereka kini sudah ada ribuan orang yang tinggal di Indonesia.

"Kami sedang mencari jalan keluar tentang ini. Satu, mengenai kebutuhan domestik kita Indonesia di mana pun. Kedua, juga mengenai kemanusiaan," kata Mahfud MD di Jakarta.

Ia menjelaskan, Indonesia sebenarnya tak terikat dengan konvesi internasional soal pengungsi di bawah United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Tapi, keterbukaan Indonesia pada pengungsi tersebut adalah didasari kemanusiaan.

Justru, kata Mahfud MD, negara-negara yang terikat perjanjian dengan UNHCR seperti Malaysia, Australia hingga Singapura, tak terbuka atau mau menampung pengungsi Rohingya tersebut.

"Malaysia menutup, Australia menutup, semuanya menutup. Singapura apalagi enggak mau menerima. Mereka (Rohingya) lahirnya ke Indonesia," jelas tokoh asal Madura, Jawa Timur ini.

Mahfud MD juga menyampaikan, saat ini masyarakat sebenarnya sudah resah dan enggan mau menampung pengungsi Rohingya ini. Apalagi, kata dia, jumlahnya kian bertambah. 

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, Riau itu beliau sudah keberatan ditambah terus karena kami juga miskin kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus?" ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.