Bangun Rumah Layak Bagi Warga Miskin, Pemda DIY Luncurkan RTLH Terintegrasi

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) membuat model anyar dalam menangani persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di DIY.

Melalui Dana Keistimewaan (Danais), Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Energi Mineral, merancang model pembangunan RTLH yang mengusung konsep RTLH Terintegrasi.

Advertisement

Dimana konsep RTLH Terintegrasi ini tidak hanya membangun rumah yang layak namun juga melengkapi berbagai sarana dan prasarana di lingkungan rumah RTLH tersebut.

"Mungkin ini menjadi model yang mungkin bisa kita kembangkan untuk seluruh DIY ini, karena selama ini progam program (RTLH) yang diselenggarakan hanya sekadar rumah kurang bagus diperbaiki aja," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X, kepada awak media, usai meninjau dan meresmikan RTLH Terintegrasi di Padukuhan Karangasem, Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul, Senin (18/12/2023).

Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini menyebut program ini merupakan program baru Pemda DIY. Harapannya program ini dapat dikembangkan di kabupaten atau Kota di DIY. Karena menurutnya selama ini program RTLH masih sebatas hanya memperbaiki rumahnya saja, tetapi tidak memperhatikan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Untuk itu, program yang baru perdana diluncurkan ini, dinilainya sangat bagus. Lantaran, konsep terintegrasi ini menjadikan fasilitas penerima manfaat tidak hanya menikmati rumah yang layak namun juga berbagai fasilitas lainnya juga dapat dinikmati.

"Nah sekarang kita coba terintegrasi, pemerintah punya progam untuk toilet tapi kalau air nggak masuk terus gimana?" Tanya Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Tidak mungkin keluarga bikin toilet sendiri karena biaya. Nah, berarti nanti pindah di kebon. Hal hal seperti ini menjadi bagian membangun kestandaran sehat bagi masyarakat. Air masuk otomatis di dalam rumah ada toilet, ada kamar mandi. Ada listrik masuk dan sebagainya. Tapi kebutuhan kebutuhan atau sarana lainnya belum terintegrasi, nggak ada PLN nggak ada listrik nggak ada air. Nah ini kita coba menjadi bagian integrasi membangun rumah baru mereka, tapi fasilitasnya ya semua ada," jelas Sri Sultan.

Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Anna Rina Herbranti, menyampaikan Pemda DIY menginisiasi kegiatan  penanganan RTLH Terintegrasi melalui Dana Keistimewaan 2023. Total ada sebanyak 17 rumah RTLH terintegrasi.

Adapun lokasi yang menjadi pilot project penanganan berada di Padukuhan Karangasem, Kalurahan Wukirsari sebanyak 11 RTLH, dan Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangtengah ada sebanyak 6 RTLH.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan penanganan terintegrasi yang dilaksanakan di Padukuhan Karangasem berupa pembangunan Infrastruktur kawasan yang terdiri atas pembangunan rumah layak huni dengan arsitektur khas Yogyakarta, sejumlah 11 unit rumah dengan jalan lingkungan sepanjang 660 M, talut sepanjang 229 meter, penerangan jalan umum  69 unit,  penanda kawasan berupa gapura satu unit serta bangunan pengolah tempat sampah atau TPS seluas 36 m².

"Total seluruh anggaran untuk penanganan di  Padukuhan Karangasem senilai Rp3,9 miliar," ujarnya.

Sementara itu, penanganan di Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangtengah. Terdiri atas pembangunan rumah layak huni yang baru dengan ciri khas arsitektur Jogja sejumlah enam unit rumah, kemudian jalan lingkungan 189 meter, talut sepanjang 114 meter, dan penerangan jalan umum sebanyak 16 unit.

"Total anggaran untuk Padukuhan Karangrejek Rp1,2 miliar," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.