Bawaslu Kota Batu Terjunkan 611 Pengawas di Tiap TPS

TIMESINDONESIA, BATU – Pemilu 2024 jujur dan bersih, Bawaslu Kota Batu akan menerjunkan 611 pengawas di tiap TPS yang ada di Kota Batu. Mereka bertugas memastikan tidak ada pelanggaran terjadi saat pemungutan suara.

Pengawas TPS yang diberi nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan bekerja selama 30 hari melekat di tempat pemungutan suara. Keberadaannya akan memperkuat keberadaan Pengawas Kelurahan dan Desa yang sudah ada.

Advertisement

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu hari ini (21/12/2023) menggelar Sosialisasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 di Hotel Purnama.

Kegiatan ini diikuti stake holder pemilu, seperti perwakilan Bakesbangpol, Camat,  Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Panwaslu Kelurahan Desa, Karang Taruna, IPNU, IPPNU, Ansor, Pemuda Katholik dan media massa.

"Bulan Januari proses seleksi akan kita lakukan, kita pastikan bahwa yang terpilih orang yang berkompeten melakukan pengawasan, 1 orang 1 TPS," ujar Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid Farobi.

Menurut Yogi, UU sudah menurunkan persyaratan minimal usia PTPS dari 25 tahun menjadi 21 tahun.

"Ini keuntungan generasi Z  yang kini berkesempatan bisa mendaftar sebagai PTPS," ujar Yogi. Ia menegaskan dalam proses rekrutmen pihaknya mengedepankan aspek netral.

"Jangan sampai yang bersangkutan secara tersangkut SIPOL (SIPOL merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Registrasi Parpol) kalau ada kita yang repot,"ujarnya.

Salah satu syarat utamanya PTPS harus memiliki HP yang kompatibel karena pekerjaan akhirnya ada memotret Form C1 Plano yang merupakan hasil penghitungan suara.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Batu, Supriyanto mengatakan bahwa meski hanya dibutuhkan 611 PTPS, pihaknya akan mencari 1222 orang atau 2 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan, karena separuhnya adalah cadangan.

"Cadangan harus disiapkan, untuk njagani sewaktu-waktu ada masalah," ujar Supri. Jumlah 1222 orang ini tentu jumlah yang sangat besar, karena itu ia berharap agar seluruh peserta sosialisasi menginformasikan kepada masyarakat terkait rekrutmen ini.

Sementara itu narasumber kegiatan Abdur Rochman mengatakan bahwa peran PTPS sangat strategis, karena menjadi ujung tombak.

"Kewenangan PTPS menyampaikan keberatan bila menemukan dugaan pelanggaran, menerima berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS dan melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.