Peristiwa Daerah

Buntut Isu Dana Kampanye, Sejumlah Massa di Surabaya Aksi Boikot Produk Djaruma

Jumat, 26 Januari 2024 - 19:06 | 35.68k
Sekelompok pemuda melakukan aksi boikot produk Djarum di depan Kebun Binatang Surabaya, Jumat (26/1/2024).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)
Sekelompok pemuda melakukan aksi boikot produk Djarum di depan Kebun Binatang Surabaya, Jumat (26/1/2024).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Sejumlah pemuda di Surabaya, Jawa Timur melakukan aksi simbolik pembakaran produk PT Djarum. 

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan keterlibatan PT Djarum dalam pemenangan salah satu pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres pada Pemilu 2024.

Advertisement

Tak hanya itu, mereka juga menyuarakan pemboikotan pada produk-produk PT Djarum.

"Kami mengkampanyekan kepada rakyat Indonesia untuk berbondong-bondong boikot PT Djarum," terang koordinator aksi, Mahmudi di depan Kebun Binatang Surabaya, Jumat (26/1/2024).

Mahmudi menjelaskan jika pihaknya telah menemukan adanya indikasi keterlibatan PT Djarum yang diduga memberikan dana pemenangan kepada salah satu Paslon pilpres 2024. 

Menurutnya, keterlibatan tersebut akan melahirkan oligarki kekuasaan yang diisi oleh orang-orang kapitalis.

"Keterlibatan para pengusaha besar pada Pemilu ini telah merusak kedaulatan tertinggi bangsa yang berada di tangan rakyat. Hal ini seolah-olah Indonesia hanya dikuasai oleh orang-orang kapitalis," tegas Mahmudi.

Mahmudi mengatakan, pengusaha besar yang terlibat dalam pemilihan umum telah menciptakan dinamika kontroversial di Indonesia. 

Pengaruh finansial mereka dapat merusak integritas demokrasi, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keputusan politik seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. 

Pergulatan antara kepentingan politik dan ekonomi semakin menegaskan kompleksitas dinamika politik di Indonesia hari ini.

Ia menegaskan, oligarki dapat merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Memahami dan mengatasi dampak oligarki ini, lanjutnya, menjadi penting untuk memelihara kesehatan demokrasi.

"Jangan sampai ada oligarki yang  menunggangi dan merusak demokrasi. Sebab, apabila dipegang oleh sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kekayaan atau kepentingan yang sangat besar, dapat dianggap sebagai potensi perusak demokrasi," tambahnya.

Tak hanya itu, Mahmudi juga meminta agar KPU dan Bawaslu segera melakukan pemeriksaan kepada PT Djarum atas keterlibatan pemberian dana kampanye.

"Jangan-jangan PT Djarum juga masuk dalam daftar penyalur dana kampanye gelap yang ditemukan PPATK. KPU dan Bawaslu harus segera melakukan pemeriksaan soal pelaporan dana kampanye," duganya.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan beberapa hari lalu mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui perihal deklarasi dukungan Djarum terhadap salah satu Paslon.

Sebab menurutnya deklarasi itu merupakan pendapat pribadi yang disampaikan oleh Boy, bukan pernyataan yang disampaikan Djarum sebagai perusahaan.

Diketahui, Djarum Group disebut-sebut akan mendukung paslon dalam Pilpres 2024. 

Hal ini diungkapkan oleh Garibaldi Thohir alias Boy Thohir dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Senin (22/1/2024) malam kemarin.

Menanggapi hal ini, Budi mengaku tidak tahu menahu.

"Aku nggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," kata Budi dilansir dari Detik com pada Selasa (23/1/2024) lalu.

Ia menegaskan Djarum sebagai perusahaan akan mengikuti prinsip-prinsip Pemilu yang bebas dan rahasia dalam menentukan pilihannya masing-masing. 

Oleh karena itu, Budi memastikan perusahaan milik orang terkaya Indonesia ini tidak akan meminta para karyawannya untuk memenangkan salah satu Paslon.

Sebab menurut Budi yang terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana para karyawan bisa tetap bekerja dengan baik dengan tetap berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya.

"Dalam konteks Pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung, dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari (2024) nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti," terang Budi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES