Peristiwa Daerah

Prof Rachmat Kriyantono: Suara Kampus Terkait Pemilu untuk Perbaikan Negeri

Selasa, 06 Februari 2024 - 13:42 | 42.24k
Pembacaan pernyataan sikap Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia,  oleh Prof. Prof Sukir Maryanto SSi MSi PhD, selasa (6/2/2024). (FOTO: Indah Kumalasari/TIMES Indonesia)
Pembacaan pernyataan sikap Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia, oleh Prof. Prof Sukir Maryanto SSi MSi PhD, selasa (6/2/2024). (FOTO: Indah Kumalasari/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Prof. Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si., Ph.D, guru besar Ilmu Hubungan Masyarakat Universitas Brawijaya Malang berharap suara dari kampus-kampus terkait Pemilu 2024 menjadi tonggak untuk menjaga demokrasi berjalan sesuai relnya.

Menurutnya, suara dari kampus-kampus di Indonesia termasuk Universitas Brawijaya harus menjadi koreksi bagi penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu.

Advertisement

"Imbauan yang digaungkan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah dan penegak hukum, akan tetapi juga ditujukan kepada penyelenggara, pimpinan, serta seluruh masyarat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban, selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Prof. Rachmat Kriyantono, usai peryataan sikap sivitas Universitas Brawijaya terkait Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Selasa (6/2/2024).

Prof Rachmat Kriyantono menyatakan, pada Pemilu 2024 ada pelanggaran etika politik dengan mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui atau mencari dalil apapun padahal hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. 

Hal ini diperburuk dengan adanya sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. "Tidak seharusnya berbuat demikian selama masih dalam masa jabatan," ucapnya. 

"Karena itu, pernyataan sikap ini merupakan gaung untuk perbaikan negeri bukan memiliki tendensi tertentu, begitu pula Universitas Brawijaya. Jangan sampai hal yang terjadi di kala Orde Baru juga hadir lagi pada kepemimpinan saat ini dengan mempolitisasi kepentingan dengan menggunakan istilah ABG (Abri, Birokrat dan Gokar), dan jangan sampai hari ini menjadi diksi ABI (Aparat, Birokrat, dan Istana)," ucapnya.

Sebagai informasi, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya menyampaikan pernyataan sikap terkait penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia pada Selasa (6/2/2024) di Gedung Rektorat UB pukul 10.00 WIB. 

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.S.i., Ph.D., bersama sivitas akademika UB yang terdiri dari dewan profesor, dosen, mahasiswa, dan alumni. 

Latar belakang pernyataan sikap ini adalah dinamika kondisi politik menjelang pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa serta mencermati praktik penegakan hukum yang saat ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES