Peristiwa Daerah

Fenomena Politik Pemilu 2024, Undar Jombang Soroti Soal Etika Bernegara 

Rabu, 07 Februari 2024 - 12:24 | 40.08k
Pernyataan Sikap Civitas Akademika Kampus Undar Jombang Menyikapi Fenomena Politik Jelang Pemilu 2024. (FOTO : Rohmadi/TIMES Indonesia)
Pernyataan Sikap Civitas Akademika Kampus Undar Jombang Menyikapi Fenomena Politik Jelang Pemilu 2024. (FOTO : Rohmadi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Situasi politik jelang Pemilu 2024 memanas, civitas akademika Universitas Darul Ulum Jombang (Undar Jombang) soroti peristiwa dan permasalahan yang melewati batas etika bernegara.

Pihaknya juga mengajak semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu memegang teguh nilai-nilai Pondok Pesantren. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rektor Undar Jombang Dr. H. Amir Maliki Abithokha di bawah kubah Undar kampus setempat pada Rabu (7/2/2024).

Bersama para civitas akademika kampus dan juga perwakilan mahasiswa, para pendidik di lingkungan kampus ini menyikapi berbagai fenomena yang tengah terjadi jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Fenomena yang muncul jelang agenda besar lima tahunan ini tampak berbeda. Dimana, banyak kampus keluar kandang untuk bersuara menyikapi situasi demokrasi di Indonesia saat ini yang dianggap nihil moral dan etika.

Dalam penyampaiannya, Amir Maliki menyebut bahwa bangsa Indonesia telah bersepakat memilih bentuk negara kesatuan dengan bentuk republik yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Bahwa bangsa beradab adalah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi etika dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh dasar Negara Indonesia yakni Pancasila," ucapnya kepada awak media yang juga hadir menyaksikan deklarasi tersebut.

Lebih lanjut, pernyataan sikap yang dituangkan dalam secarik kertas dan dibacakan tersebut juga dilandasi dari berbagai fenomena menjelang Pemilihan Umum 2024.

Dimana, fenomena tersebut memperlihatkan banyaknya peristiwa dan permasalahan yang melewati batas etika bernegara yang menunjukkan penurunan secara drastis terhadap komitmen penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Pelanggaran etika bernegara dalam tahapan Pemilihan Umum 2024 khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan betapa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan dengan era-era sebelumnya," ujarnya.

 Amir menambahkan, Pemilu 2024 harusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia Internasional justru menunjukkan preseden buruk.

Sebagaimana terbukti dengan telah terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan baik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memuluskan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden dalam kontestasi.

"Pemilu seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang dapat mencapai cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bukan justru menjadi ajang politik yang mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu sedang membangun politik dinasti," ungkapnya.

Oleh karena itu, menyikapi perkembangan politik, hukum, dan kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, pihak civitas akademika kampus bersejarah ini mengeluarkan beberapa tuntutan.

"Pertama kami mengajak semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu 2024 memegang teguh nilai-nilai Pondok Pesantren, Thoriqoh, dan Perguruan Tinggi yang terbingkai dalam Trisula Darul Ulum khususnya nilai ke tiga yakni jujur yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Kemudian, menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.

Menuntut KPU, BAWASLU, TNI, Polri, dan Pemerintah beserta organnya dari pusat sampai daerah untuk memastikan berada dalam posisi netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan memberikan teladan terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.

Pihaknya juga .enuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum.

"Menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilihan Umum serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu," tambahnya.

Pria yang juga baru saja dilantik menjabat sebagai Rektor Undar untuk yang kedua kalinya ini juga mengajak civitas akademika perguruan tinggi, khususnya Universitas Darul Ulum terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lebih jauh, pihaknya juga mengharapkan Pemilu dapat berjalan dengan damai sebagai indikator tingkat kematangan berpolitik masyarakat dapat sungguh-sungguh meningkat.

Selain itu, kampusnya juga mendukung segala bentuk upaya dan ikhtiar para pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan nasional yang baik dan berpihak kepada rakyat.

"NKRI harga mati karenanya persatuan dan keutuhan bangsa harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun masyarakat," ucapnya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES